Bloomberg Technoz, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar rencana pengenaan tarif bea keluar (BK) terhadap batu bara bisa memperhitungkan harga dan permintaan atas komoditas tersebut di pasar global, serta biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh pelaku industri di dalam negeri.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan usulan BK tersebut tidak adil jika ditetapkan menggunakan angka atau persentase ekspor yang pasti.

“Harus lebih fleksibel ya [tarif bea keluar],” kata Sugeng ditemui di sela diskusi migas, dikutip Rabu (9/7/2025).

Sugeng menjelaskan fleksibelitas yang dimaksud yakni; saat batu bara mengalami windfall atau keuntungan tak terduga akibat lonjakan harga yang signifikan, bea keluarnya dapat ditetapkan lebih tinggi.

Sebaliknya, jika terjadi penurunan harga yang signifikan hingga menyentuh biaya produksi pada batu bara, bea keluar yang dikenakan bisa lebih rendah.