Bloomberg Technoz, Jakarta – Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) merasa keberatan soal wacana komoditas batu bara bakal dikenai tarif bea keluar (BK) untuk mengerek target penerimaan negara pada 2026.

“Ini akan sangat memberatkan,” kata Plt Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani saat dihubungi, Rabu (9/7/2025).

Gita mengatakan usulan Panitia Kerja (Panja) Penerimaan Komisi XI DPR RI bersama Kementerian Keuangan itu akan menambah beban untuk perusahaan tambang batu bara di tengah harga si batu hitam yang terus merosot sejak awal tahun, ditambah beban biaya operasional pelaku industri akibat kebijakan mandatori biodiesel B40.

Dia pun meminta, sebelum tarif BK tersebut diterapkan, pemerintah mengkaji lebih dalam serta mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan usaha batu bara dan ketahanan energi nasional yang berkesinambungan dengan upaya peningkatan penerimaan negara.

Hingga saat ini, Gita menyebut belum ada komunikasi dengan Kementerian ESDM karena asosiasi masih akan membahas wacana BK batu bara tersebut di internal APBI.