Kembalinya perusahaan asing ke sektor eksplorasi menjadi tonggak penting bagi Libya, negara dengan cadangan minyak terbesar di Afrika yang produksinya terganggu akibat konflik berkepanjangan selama lebih dari 1 dekade.
Libya kini masih terpecah oleh dua pemerintahan yang saling bersaing di bagian timur dan barat. Situasi politik yang tidak stabil, ditambah penutupan fasilitas secara sporadis dan kekerasan yang berulang, telah membuat infrastruktur energi di negara itu terbengkalai dan rusak.
Juru bicara TotalEnergies menolak berkomentar, sementara Eni dan ExxonMobil belum memberikan tanggapan atas permintaan wawancara.
Chevron menyatakan pihaknya terus mengevaluasi peluang eksplorasi baru, namun enggan memberikan pernyataan terkait isu komersial.
Pemerintah Libya menargetkan produksi minyak harian mencapai 2 juta barel sebelum 2030 — melampaui puncak 1,75 juta barel per hari yang dicapai di era Muammar Qaddafi pada 2006.
Saat ini, produksi minyak Libya berada di kisaran 1,4 juta barel per hari.
Tender migas terakhir Libya digelar pada 2007, empat tahun sebelum pemberontakan yang didukung NATO menggulingkan Qaddafi.
Pemenang tender akan menanggung biaya survei seismik dan eksplorasi lainnya, namun dapat mengklaim kembali biaya tersebut jika ditemukan cadangan hidrokarbon dalam jumlah komersial, jelas Seliman.
NOC saat ini masih menunggu persetujuan anggaran pengembangan sebesar US$3 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk mendorong produksi menjadi 1,6 juta barel per hari dalam waktu satu tahun.
Sebagian dana juga dialokasikan untuk pengembangan perusahaan seperti Akakus — operator ladang Sharara yang merupakan ladang minyak terbesar di Libya. Akakus merupakan perusahaan patungan antara TotalEnergies, Repsol SA, OMV AG, Equinor ASA, dan BUMN Libya.
Waha Oil Co., salah satu produsen utama Libya, memiliki potensi meningkatkan kapasitas produksi dari 300.000 menjadi 800.000 barel per hari, menurut Seliman. Pengembangan blok North Jalo diperkirakan mampu menambah produksi hingga 100.000 barel.
Repsol asal Spanyol telah kembali mengeksplorasi Cekungan Marzuq sejak Januari lalu, bergabung dengan sejumlah produsen yang kembali beraktivitas di Libya setelah absen selama 1 dekade.
Tahun lalu, Eni, OMV, dan BP Plc juga kembali melakukan pengeboran setelah menghentikan operasinya sejak 2014.
Meski kaya minyak, Libya memiliki kapasitas pengilangan yang minim dan masih sangat bergantung pada impor BBM.
Dalam beberapa bulan terakhir, terjadi kelangkaan BBM setelah auditor negara menghentikan skema kontroversial pertukaran minyak mentah dengan produk BBM. Akibatnya, NOC menanggung tunggakan pembayaran sekitar US$1 miliar.
Seliman menyatakan, NOC telah melunasi kewajiban untuk Maret dan April, dan tengah memproses pembayaran Mei. Pemerintah Libya saat ini telah mengalokasikan dana sebesar 20 miliar dinar Libya (sekitar US$3,7 miliar) untuk impor BBM tahun ini.
Namun, angka tersebut belum sepenuhnya menutupi kebutuhan. Dengan biaya impor BBM yang mencapai rata-rata US$600 juta per bulan, otoritas pemerintah disebut akan “memahami” jika NOC mengajukan permintaan tambahan dana, kata Seliman.
(bbn)
