Bloomberg  Technoz, Jakarta – Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) memandang wacana pengelolaan bersama Blok East Ambalat oleh PT Pertamina (Persero) dan Petroliam Nasional Berhad (Petronas) berisiko terganjal aspek hukum. Apalagi, blok migas tersebut berada di wilayah sengketa Indonesia dan Malaysia.

Ketua Komite Investasi Aspermigas Moshe Rizal menjelaskan, jika Pertamina dan Petronas meneken perjanjian operasi bersama atau joint operating agreement (JOA) di Blok Ambalat, proses persiapannya akan terhambat oleh aspek hukum.

Moshe menyatakan kedua perusahaan tersebut merupakan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang secara aturan harus meneken kerja sama dengan Pemerintah Indonesia apabila ingin beroperasi.

Sementara itu, sebagian wilayah Blok East Ambalat berada di teritorial Malaysia dan harus mengikuti peraturan yang berlaku di negara itu. Dengan begitu, Moshe mempertanyakan apakah Pertamina turut perlu meneken kontrak bersama Petronas di Malaysia atau tidak.

“Sumber daya alam itu milik negara dan dikuasai oleh pemerintah. Nah, ini kan siapa yang menguasai sumber daya alamnya? Ini ada dua negara dan dua negara ini skema kerjanya juga agak berbeda,” kata Moshe ketika dihubungi, Rabu (13/8/2025).