Bloomberg  Technoz, Jakarta – Ekonom memandang Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) perlu mengawasi pendistribusian gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG) 3 Kg bersubsidi, guna mencegah berlanjutnya praktik kelebihan kuota subsidi.

Ekonom dari Universitas Andalas Syafruddin Karimi berpendapat praktik overkuota yang terjadi selama ini menunjukkan lemahnya kontrol di lapangan dan koordinasi antarinstansi.

“Pengawasan berbasis data real time memungkinkan setiap penyimpangan segera terdeteksi, sehingga overkuota dapat ditekan secara signifikan. Tanpa pemanfaatan teknologi dan integrasi dengan aparat penegak hukum, potensi keberhasilan pengawasan BPH Migas akan sangat terbatas,” kata Syafruddin, Jumat (22/8/2025).

Dia menyebut banyak daerah melaporkan distribusi melampaui kuota resmi yang pada akhirnya membebani anggaran dan menimbulkan distorsi harga.

Untuk itu, penugasan BPH Migas sebagai pengawas distribusi LPG 3 Kg dipandang bisa mempersempit kemungkinan terjadinya kelebihan kuota subsidi.