Di sisi lain, Puan mengatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2024 akan difokuskan pada efektivitas pencapaian, efisiensi pelaksanaan dan evaluasi yang harus ditindaklanjuti untuk menyempurnakan APBN tahun-tahun berikutnya.
"DPR akan mencermati dengan seksama agar kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBN selalu memenuhi prinsip tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan," ujarnya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan mengatakan terdapat beberapa langkah mitigasi yang dilakukan untuk menghadapi konflik Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel dan Amerika Serikat.
Pertama, pemerintah terus mewaspadai risiko global dan transmisinya pada perekonomian domestik, dengan menyiapkan langkah-langkah mitigasi awal dan mengoptimalkan peran APBN sebagai peredam gejolak.
Kedua, melakukan sinergi kebijakan untuk mengantisipasi risiko terjadinya inflasi akibat konflik Timur Tengah. Perlu diketahui, konflik di Timur Tengah berpotensi menyebabkan peningkatan harga komoditas yang minyak dan berpengaruh terhadap harga di Tanah Air.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan sinergi pemerintah pusat dan daerah dilakukan untuk mengantisipasi risiko terjadinya inflasi, termasuk sinergi kebijakan dengan otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan.
“Transformasi struktural terus dilakukan, keberhasilan menjaga suplai pupuk melalui deregulasi misalnya, akan dilanjutkan untuk berbagai komoditas,” ujar Deni kepada Bloomberg Technoz, dikutip Selasa (24/6/2025).
Deni mengatakan, pemerintah juga terus memperkuat sektor-sektor strategis dalam negeri agar lebih tangguh terhadap guncangan eksternal, termasuk diversifikasi sumber energi dan peningkatan ketahanan pangan nasional. Menurutnya, prinsip kehati-hatian tetap dijunjung tinggi dalam setiap pengambilan kebijakan
Pada akhirnya, Deni melanjutkan, pemerintah berkomitmen untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional serta melindungi daya beli masyarakat, agar Indonesia tetap berada pada jalur pemulihan dan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
(lav)
