"Ini merupakan upaya-upaya yang kita lakukan agar pembangunan Indonesia bisa terus berjalan meski di tengah tantangan-tantangan yang tidak mudah. Kita optimis, tetapi tetap waspda," ujarnya.
Dalam situasi gejolak perekonomian global saat ini - dengan kondisi disrupsi rantai pasok, kebijakan suku bunga higher for longer yang mash terjadi, risiko inflasi tinggi, serta pelemahan ekonomi dunia - Sri Mulyani mengatakan menjaga pertumbuhan ekonomi masing-masing tetap baik menjadi tantangan besar bagi seluruh negara di dunia, begitu juga untuk Indonesia.
Kementerian Keuangan melaporkan pemerintah mengalami defisit APBN sebesar Rp21 triliun atau 0,09% terhadap PDB per Mei 2025. Pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp806 triliun. Angka ini terdiri dari penerimana pajak Rp683,3 triliun dan bea cukai Rp122,9 triliun. Kemudian, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp188,7 triliun. Dari sisi belanja negara, terdapat belanja pemerintah pusat sebesar Rp694,2 triliun dan transfer ke daerah Rp322 triliun.
Sebelumnya, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) memproyeksikan defisit anggaran Indonesia akan menjadi 2,8% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2025. Angka ini membengkak dibandingkan dengan 2,3% terhadap PDB pada 2024.
Dalam laporan OECD Economic Outlook edisi Juni 2025, organisasi internasional itu menggarisbawahi perluasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah dan ibu hamil, pembentukan dana kekayaan negara baru Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, dan hilangnya pendapatan akibat diskon tarif listrik pada awal 2025 akan memberikan tekanan tambahan sekitar 1,6% terhadap PDB pada defisit anggaran.
Namun, OECD tidak menampik pemotongan belanja atau efisiensi anggaran menyeluruh sebesar 1,3% terhadap PDB bisa menjadi langkah mitigasi pemerintah untuk mempertahankan defisit anggaran pada batas maksimum 3%, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
"Meskipun defisit anggaran meningkat, kebijakan fiskal akan netral pada 2025 karena hanya sebagian dana yang ditransfer ke dana kekayaan negara baru [Danantara] akan dialihkan menjadi pengeluaran investasi publik baru pada 2025," sebagaimana dikutip dari laporan OECD, Rabu (4/6/2025).
(ell)
