Namun, pasar keuangan Thailand terguncang oleh prospek kebuntuan politik yang berkepanjangan dan ketidakpastian ekonomi yang memburuk.
Berikut beberapa skenario yang mungkin terjadi dalam beberapa hari atau pekan ke depan:
Paetongtarn Mundur
Paetongtarn bisa saja mengundurkan diri untuk meredakan ketegangan politik dan bertanggung jawab atas percakapan teleponnya yang bocor. Keluar secara strategis bisa memungkinkan partainya, Pheu Thai, atau sekutu koalisi untuk mencalonkan pemimpin baru, mempertahankan pemerintahan saat ini tanpa menunda Pemilu baru.
Pengunduran dirinya akan memicu pemungutan suara di DPR yang beranggotakan 495 orang untuk memilih PM baru dari daftar calon yang diajukan sebelum Pemilu 2023. Seorang kandidat harus memperoleh dukungan mayoritas. Hingga saat itu, Kabinet Paetongtarn akan bertindak sebagai pejabat sementara.
Calon pengganti potensial meliputi: Chaikasem Nitisiri dari Pheu Thai, meski baru-baru ini mengalami masalah kesehatan; Pemimpin Partai Bhumjaithai Anutin Charnvirakul, yang partainya baru saja keluar dari koalisi; dan Pirapan Salirathavibhaga dari United Thai Nation. Mantan PM dan pemimpin kudeta Prayuth Chan-Ocha juga memenuhi syarat, meski tidak lagi aktif dalam politik.
Pemilu Dipercepat
Partai oposisi, People’s Party mendesak pembubaran DPR dan Pemilu lebih awal, jauh sebelum Pemilu berikutnya dijadwalkan pada 2027. Pemimpin oposisi, Natthaphong Ruengpanyawut mengatakan pengaturan ulang bisa mencegah ketidakstabilan lebih lanjut atau bahkan kudeta militer.
Pemilu lebih awal mungkin akan digelar jika Partai Pheu Thai yang berkuasa tidak menemukan calon yang layak untuk menggantikan Paetongtarn. Namun, partai tersebut mungkin menghindari opsi tersebut mengingat dampak dari skandal percakapan telepon yang bocor.
Pemilu baru juga berisiko menyebabkan kelumpuhan kebijakan yang berkepanjangan. Pemungutan suara harus diadakan dalam waktu 45 hingga 60 hari setelah kerajaan menyetujui pembubaran, tetapi pembentukan pemerintah baru akan memakan waktu berbulan-bulan karena negosiasi koalisi dilakukan sebelum pemungutan suara pemilihan PM baru.
Kudeta Militer
Meski jenderal militer telah memberikan jaminan tentang perlindungan demokrasi, kekhawatiran semakin meningkat akan kemungkinan intervensi militer.
Thailand telah dikudeta sekitar belasan kali sejak mengakhiri monarki absolut pada tahun 1932. Dua kudeta terbaru pada tahun 2006 dan 2014 menggulingkan pemerintahan yang dipimpin oleh ayah Paetongtarn, Thaksin, dan bibinya, Yingluck.
Para analis mengatakan militer mendapatkan dukungan publik atas penanganannya terhadap ketegangan perbatasan dengan Kamboja, sedangkan pemerintahan Paetongtarn dipandang terlalu tunduk.
Jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan 86% responden percaya pada militer, dibandingkan dengan 31% yang percaya pada pemerintah dalam hal menangani krisis perbatasan dengan Kamboja.
Demonstrasi masyarakat yang meningkat akan memberikan alasan bagi militer untuk campur tangan dengan dalih memulihkan ketertiban.
Bertahan
Harapan terbaik Paetongtarn adalah mempertahankan koalisinya. Namun, suara minoritasnya akan menghambat kemajuan legislatif dan memicu perlawanan kuat dari oposisi.
Jika United Thai Nation keluar dari koalisi, Paetongtarn akan memimpin pemerintah minoritas. Dia masih bisa bertahan hingga Parlemen mengadakan sidang lagi pada awal Juli untuk memberikan suara pada RUU-RUU penting, termasuk legalisasi kasino dan anggaran nasional, yang keduanya membutuhkan dukungan mayoritas.
Pheu Thai mungkin memanfaatkan waktu ini untuk menarik anggota parlemen oposisi. Namun, kegagalan meloloskan UU penting kemungkinan besar akan memaksa Paetongtarn mengundurkan diri atau mengadakan Pemilu.
(bbn)
