Misalnya, kata Iwa, ketersediaan teknologi yang sudah teruji dan siap pakai. Pemerintah pun harus mengkaji teknologi nuklir yang benar-benar tepat untuk diaplikasikan di Indonesia.
Lalu, dukungan regulasi dan kebijakan yang kuat serta transparan yang harus segera diterbitkan. Berikutnya, investasi yang memadai dan terukur.
“Kemudian, partisipasi aktif dari pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan industri. Segera lakukan komunikasi dengan seluruh stakeholders,” ujarnya.
Iwa juga menggarisbawahi bahwa Indonesia perlu memastikan percepatan kesiapan penanganan risiko keamanan dan lingkungan yang efektif agar menjamin reaksi positif dari rencana pembangunan PLTN tersebut.
Tarif Listrik
Lain sisi, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menyoroti tarif listrik dari tenaga nuklir diperkirakan mahal, padahal pemerintah sudah menargetkan PLTN pertama akan beroperasi pada 2030 dengan kapasitas 500 MW.
Dia juga menjelaskan faktor yang berisiko mengerek harga listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) adalah rencana pemerintah membangun PLTN dengan teknologi reaktor modular kecil atau small modular reactor (SMR).
Saat ini, kata Fabby, teknologi SMR untuk pembangkit nuklir dikuasai oleh Rusia, Amerika Serikat (AS), dan Kanada.
Dari ketiganya, dia mengambil contoh biaya listrik dari SMR Rusia dengan taksiran senilai US$6.000—US$7.000 per kilowatt (kW), berdasarkan referensi yang ditinjau Fabby dari berbagai proyek PLTN.
Dengan asumsi pemerintah akan membangun SMR berkapasitas 500 MW, ujarnya, Indonesia membutuhkan biaya sekitar US$3 miliar—US$5 miliar jika menggunakan SMR Rusia, yang kabarnya memiliki harga paling kompetitif.
“Itu harga listriknya mau berapa? Kayaknya bisa 2,5 kalinya harga listrik batu bara, atau bahkan lebih mahal dari harga PLTD [pembangkit listrik tenaga diesel]. Nah, kalau ini terjadi, maka kan listriknya mahal loh dari nuklir,” terang Fabby.
Belum lagi, lanjutnya, listrik dari PLTN tersebut harus masuk ke sistem pembangkit lain yang harus disubsidi harganya.
“Jadi menurut saya, justru yang akan bikin mahal itu gas dan energi barunya itu dari PLTN. Untuk itu, perlu disiapkan juga berapa nilai investasinya,” kata Fabby.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam berbagai kesempatan mengatakan PLTN di Indonesia dapat beroperasi pada 2030 atau berpeluang lebih cepat dua tahun dari target komersialisasinya yang ditetapkan pada 2032 dan lebih awal dari rencana semula pada 2039.
“Untuk PLTN itu kita mulai on itu 2030 atau 2032. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan persiapan semua regulasi yang terkait dengan PLTN," kata Bahlil dalam keterangan resmi Kementerian ESDM, akhir April.
Menurut Bahlil, PLTN merupakan energi baru yang murah, dan bisa dimanfaatkan untuk menguatkan sistem kelistrikan nasional. Selain itu, penggunaan nuklir juga akan mengurangi pemanfaatan energi listrik berbahan bakar fosil.
Namun, Bahlil menekankan bahwa pemanfaatan nuklir sebagai sumber pembangkit listrik harus diimbangi dengan sosialisasi kepada masyarakat secara masif sehingga masyarakat memahami pemanfaatan nuklir.
Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengungkapkan pemerintah membuka semua opsi jenis PLTN yang akan ditargetkan beroperasi pada 2030.
Dalam rancangan RUPTL 2025—2034, Eniya menyebut semua tipe PLTN dicantumkan seperti PLTN tapak skala besar, SMR, terapung atau floating, hingga mikro atau micro reactor.
“Jadi terbuka untuk semua, karena kan nanti, ini masih dianalisis sama Ditjen Ketenagalistrikan ya; [jenis PLTN] masuk ke grid mana. Kan sudah ada [kapasitas] 500 MW sama 1.200 MW juga ditambahkan,” kata Eniya saat ditemui di Kompleks Parlemen, awal Mei.
Namun, pemerintah sampai dengan saat ini belum menentukan detail jenis PLTN yang akan digunakan di Indonesia. Eniya menjelaskan pemerintah masih akan menunggu harga yang ditawarkan perusahaan yang akan menggarap proyek tersebut.
“Capex-nya itu sampai hitungan decommissioning. [Hal] yang disebut capex itu sudah all integrated to be counted, sehingga listriknya pun menyesuaikan harganya. Nah, ini tinggal nanti floating lebih murah atau land base lebih murah kan kita enggak tahu. Itu masih kita buka semua [opsi],” jelasnya.
(wdh)
