Bloomberg Technoz, Jakarta - Sebagai lembaga keuangan yang dimiliki oleh negara, Bank BUMN atau Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) punya kewajiban untuk menyokong program-program pemerintah.
Bank pelat merah ini terdiri dari Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Himbara diharuskan terlibat membantu pemerintah dalam mencapai tujuan perekonomian nasional.
Keterlibatan mereka diberikan melalui berbagai inisiatif dan program yang dijalankan, seperti penyaluran kredit, program sosial, pemulihan ekonomi, hingga mendorong inklusi keuangan. Terdapat beberapa program pemerintah yang dibiayai melalui Himbara. Berikut rinciannya:
Koperasi Desa Merah Putih
Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang salah satunya adalah dengan membangun Koperasi Desa Merah Putih. Rencananya, koperasi ini akan didirikan di 80.000 desa se-Indonesia.
Pembangunan koperasi desa ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Kopdes/Kelurahan Merah Putih. Inpres ini, ditandatangani pada 27 Maret 2025 lalu.
Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, dikatakan tahap awal pembentukan koperasi dilakukan pada Maret-Juni 2025.
Pembangunan koperasi itu dirancang dalam tiga model yaitu membangun koperasi baru, merevitalisasi koperasi yang sudah ada, atau membangun serta mengembangkan koperasi dengan berbagai model.
Alternatif pembiayaannya berasal dari APBN/APBD dalam pembentukan koperasi desa tersebut.
Kementerian Keuangan menjadi pihak terkait yang menjadi salah satu penyedia modal awal koperasi itu.
Kemudian, nantinya Himbara akan memberikan pinjaman kepada tiap koperasi desa. Nilainya sekitar Rp3-5 miliar. Tiap koperasi yang mendapat pinjaman Himbara akan membayar cicilan pendanaan tersebut selama periode 3-5 tahun.
Pendanaan dari Himbara itu akan menjadi modal awal koperasi desa. Nantinya, dana itu akan menjadi modal pembiayaan enam outlet koperasi desa yaitu gudang, cold storage, kantor koperasi, apotek desa, klinik desa dan unit simpan pinjam.
Program 3 Juta Rumah
Program 3 juta rumah merupakan salah satu program yang dijanjikan Presiden Prabowo Subianto saat kampanye Pilpres 2024 lalu. Program itu diharapkan bisa menyelesaikan persoalan backlog perumahan yang saat ini masih tercatat 9,9 juta unit. Termasuk mengatasi persoalan rumah tidak layak huni yang jumlahnya mencapai 26 juta unit.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara menyebut, modal pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat rencananya akan diambil sebagian dari dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) bank BUMN.
Ara juga mengaku bahwa presiden menyebutkan program ini tak hanya akan mengandalkan Danantara saja, namun juga akan didukung oleh investasi lainnya.
Meski begitu, Ara belum merinci besaran modal yang akan digelontorkan dalam pembangunan rumah layak huni tersebut. Termasuk mengenai skema hingga bentuk realisasi program itu.
Himbara Biayai Proyek Investasi Hilirisasi
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan mewajibkan perbankan hingga lembaga keuangan nonbank untuk ikut ambil bagian dalam membiayai proyek hilirisasi. Hal ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 tahun 2025, yang diteken pada 3 Januari lalu.
Pada proyek ini, Bahlil tak hanya menargetkan Himbara saja namun juga menyasar bank swasta lainnya. Selain Himbara, Keppres itu juga membuka peluang agar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dapat membiayai proyek hilirisasi.
Dirinya tak menutup kemungkinan perbankan akan memberikan bunga yang lebih rendah, meski kondisi itu bergantung pada tingkat pengembalian modal usaha atau internal rate of return (IRR) perusahaan. Namun, Bahlil memastikan bahwa seluruh IRR perusahaan hilirisasi dalam kondisi baik atau rata-rata di atas 11%.
Produk Pinjaman Baru untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Pemerintah berencana menyalurkan pembiayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Langkah ini dilakukan untuk rencana pemerintah dalam meningkatkan pembiayaan bagi PMI.
Produk pinjaman ini melibatkan Himbara dalam pelaksanaannya. Selain KUR, produk pinjaman ini juga diberikan sebagai solusi pembiayaan rumah bersubsidi kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Pemerintah berupaya meningkatkan skema KUR PMI agar lebih efektif dan tepat sasaran. Hal ini termasuk penyederhanaan persyaratan dan proses pengajuan KUR, serta peningkatan plafon pinjaman untuk beberapa jenis usaha.
BNI yang menjadi salah satu penyelenggara menyebutkan total penyaluran KUR PMI sejak tahun 2015 hingga akhir 2024 mencapai Rp900 miliar dengan jumlah debitur lebih dari 48 ribu.
PMI di Taiwan menjadi kontributor terbesar penyaluran KUR PMI disusul oleh PMI di Jepang, Hong Kong, dan Singapura.
Realisasi penyaluran KUR untuk PMI sepanjang 2024 sebesar Rp25 miliar kepada lebih dari 900 debitur. Bunga KUR yang dibayarkan oleh PMI sesuai yang telah ditetapkan pemerintah yakni sebesar 6% per tahun.
(ell)
