"Meskipun masih membutuhkan penguatan kerangka regulasi Laporan Kinerja Pemerintah Pusat [LKJPP] diharapkan mampu menyajikan informasi yang lebih komprehensif mengenai penggunaan anggaran negara sesuai sasaran," ujarnya.
Selain itu, BPK melihat pengendalian belanja pegawai yang belum sepenuhnya memadai, pengendalian sisa dana transfer ke daerah yang ditentukan penggunaannya belum sepenuhnya memadai, serta kebijakan penyajian belanja dibayar di muka belum sepenuhnya memadai dan penyelesaian pertanggung jawabannya berlarut-larut.
BPK menyematkan status opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPP pada 2024. Opini tersebut didasarkan pada opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) dan 84 laporan kementerian dan lembaga pada 2024.
Menyitir situs resmi BPK, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
(lav)
