Isma Yatun menjelaskan LKPP merupakan pertanggungjawaban pemerintah pusat atas pelaksanaan APBN sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pemerintah telah menyerahkan LKPP 2024 (unaudited) kepada BPK pada 21 Maret 2025 untuk diperiksa.

"Kami telah merampungkan pemeriksaan tersebut dan pada hari ini kami sampaikan hasilnya kepada DPR sebagai bagian fungsi pengawasan DPR terhadap keuangan negara," ujarnya.

Meski 2 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL),  yakni Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina Indonesia, memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian, hal ini tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP 2024 secara keseluruhan.

(lav)