Meutya menegaskan, komitmen terhadap kedaulatan digital nasional tidak boleh terpengaruh oleh kasus ini. Ia menekankan bahwa pengelolaan anggaran publik harus berlandaskan prinsip integritas dan sebesar-besarnya ditujukan untuk kepentingan rakyat.

“Peristiwa ini menjadi pengingat penting bahwa kelembagaan digital harus dibangun di atas integritas. Kami jadikan ini sebagai momen untuk memperkuat sistem pengawasan internal, memperbaiki prosedur, dan menegakkan akuntabilitas di seluruh lini. Reformasi tata kelola digital adalah keharusan, bukan pilihan,” tegas Meutya.

Sejauh ini, penyidik Kejari Jakarta Pusat telah memeriksa 78 saksi dan 4 ahli, dan melakukan penggeledahan di berbagai lokasi termasuk kantor Kementerian Komdigi, kantor perusahaan swasta terlibat, serta sejumlah tempat tinggal.

Dalam proses ini, turut disita uang senilai lebih dari Rp1,78 miliar, tujuh sertifikat tanah, tiga mobil, logam mulia, serta ratusan dokumen dan barang bukti elektronik.

Kelima tersangka dijerat pasal berlapis dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk pasal suap, penyalahgunaan wewenang, serta kerugian keuangan negara.

(del)