"Dampak lanjutannya adalah adanya kemungkinan merger dan atau akuisisi antara Gojek dan Grab, dimana hal tersebut justru semakin memberikan kerugian yang signifikan bagi masyarakat luas karena harga ojol akan semakin tinggi akibat kecilnya daya tawar konsumen dalam pembentukan harga," tegasnya.
Izzudin menambahkan, secara ideal pemerintah dapat menetapkan skema pembagian komisi yang adil antara aplikator dan mitra driver. Selain itu, penetapan komisi tersebut harus dilandasi transparansi struktur biaya dari penyedia aplikasi layanan, "sehingga terdapat rasionalisasi penetapan biaya komisi aplikator."
Kajian atas struktur biaya layanan dan komisi yang diterima mitra ojol, lanjut Izzudin, bisa melalui perbandingan antara industri ride hailing di berbagai negara. Hal ini membuat indonesia dapat mengadaptasi kebijakan biaya komisi yang sesuai dengan konteks lokal.
Hari ini, Selasa, pengojek online yang bermitra dengan pengelola platform ride hailing bakal melakukan mogok massal karena merasakan dampak ketidakadilan atas potongan tarif yang tak sesuai. Mereka memutuskan untuk mematikan aplikasi (offbid) dan menggelar aksi mulai dari Istana hingga kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"Diperkirakan 25.000 orang massa ojol dari berbagai penjuru kota di Jawa dan sebagian Sumatera serta Jabodetabek yang secara bergelombang telah masuk wilayah Jakarta," kata Ketua Asosiasi Ojek Online Garda Nasional, Raden Igun Wicaksono. Offbid, kata Igun, akan dimulai sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan jam 23.59 WIB.
Tuntutan Aksi Ojol Pada Hari Selasa, 20 Mei 2025:
- Presiden RI dan Menteri Perhubungan berikan sanksi tegas kepada perusajaan aplikasi pelanggar regulasi Pemerintah RI / Permenhub PM No.12 tahun 2019, Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022.
- DPR RI Komisi V agar menggelar RDP gabungan Kemenhub, Asosiasi, Aplikator.
- Potongan Aplikasi 10%.
- Revisi Tarif Penumpang (hapus aceng, slot, hemat, prioritas dll)
- Tetapkan Tarif Layanan Makanan dan Kiriman Barang, libatkan Asosiasi, Regulator, Aplikator dan YLKI.
(prc/wep)
