Firman pun berharap Presiden Prabowo Subianto bisa memberi perhatian lebih pada persoalan ini. Jangan sampai, kata dia, kasus serupa menjadi preseden yang dianggap biasa dalam sistem perekrutan pegawai pemerintahan dewasa ini.
Demikian pula, Wakil ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman yang menilai keputusan Raja Juli justru berseberangan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto yang belakangan terus menunjukkan niat untuk menciptakan pemerintahan dengan prinsip tata kelola yang baik dan bersih.
Seperti Firman, dia juga menyoal keberadaan sejumlah ASN Kementerian Kehutanan dan akademisi yang terdepak keluar organisasi FOLU Net Sink 2030 usai dipaksa masuknya para kader PSI tersebut.
"Publik tentu akan menilai keputusan ini sebagai bagi-bagi kue kekuasaan bagi kolega politiknya. Hal ini tentu berjarak dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," kata Politikus PDIP tersebut.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 pada 31 Januari 2025. Isinya tentang Penetapan Struktur Organisasi Operation Management Office (OMO) Indonesia Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.
Dalam keputusan tersebut, Raja Juli memasukkan sejumlah kader partai dalam organisasi tersebut. Dalam beleid itu disebutkan honor untuk penanggung jawab atau pengarah sebesar Rp 50 juta setiap bulan, untuk anggota bidang Rp 20 juta setiap bulan, sedangkan bagi staf Rp 8 juta per bulannya
(azr/frg)
