“Jika ternyata masyarakat memilih beralih ke penyedia swasta, kerugian bagi Pertamina karena penjualan yang berpotensi menurun,” ujar dia.
Dalam jangka panjang, jika pemerintah tidak mampu mengembalikan kepercayaan publik, maka akan ada dampak yang lebih besar pada agenda reformasi subsidi energi.
Selama ini, kata dia, masyarakat sipil dan lembaga penelitian seperti CSIS telah menggaungkan permasalahan dan solusi terhadap subsidi energi. Namun, jika tanpa dukungan publik akan terasa sulit.
“Saya rasa akan sangat sulit agenda tersebut bisa direalisasikan. Pemerintah perlu punya strategi yang efektif untuk mengembalikan dukungan masyarakat,” ucap dia.
PT Pertamina Patra Niaga menyebut penjualan Pertamax sempat mengalami penurunan sebesar 5% selama sehari, di tengah isu dugaan perseroan mengoplos Pertalite di fasilitas penyimpanan (storage) atau depo untuk dijadikan Pertamax.
Menurut Kejaksaan Agung, kasus tersebut terjadi pada rentang 2018—2023, sejalan dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan subholding Pertamina.
“Penurunan [penjualan] itu hanya satu hari, pada 25 Februari [2025]. Angkanya kurang lebih 5%. Akan tetapi, kita melihat rerata [penjualan] hariannya masih sama,” kata Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo seusai rapat bersama Komisi XII DPR, Rabu (26/2/2025).
Di sisi lain, Ega menyatakan Pertamina kembali menjamin bahwa BBM jenis Pertamax RON 92 yang dijual ke masyarakat sudah sesuai spesifikasi. Dia juga menjelaskan Pertamina Patra Niaga memperoleh pasokan BBM dari dua sumber utama, yaitu dari kilang dalam negeri dan dari pengadaan luar negeri.
Dia pun menegaskan bahwa tidak ada proses perubahan research octane number (RON) pada produk yang diterima oleh Pertamina Patra Niaga. Hanya saja, khusus untuk Pertamax RON 92, dilakukan penambahan aditif dan pewarna melalui proses injeksi blending.
Riuh dugaan pengoplosan BBM RON 90—bahkan RON 88 — untuk dijadikan sebagai Pertamax RON 92 sebelumnya mencuat di tengah perkembangan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan subholding Pertamina, yang tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Kasus itu telah menyeret 6 petinggi subholding Pertamina dan 3 broker sebagai tersangka.
(mfd/frg)
