Selain itu, surat tersebut juga menginstruksikan para kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.
“Resmi [diteken Megawati],” kata Guntur.
Hasto telah resmi ditahan oleh KPK pada Kamis (20/2/2025). Setelah menjalankan pemeriksaan hampir 7 jam, Hasto pun akhirnya ditetapkan menjadi tersangka kasus korupsi. Ia pun turun dari ruang pemeriksaan langsung mengenakan rompi orange.
KPK sendiri menyematkan status tersangka terhadap Hasto dalam dua kasus korupsi berbeda. Sekjen PDIP tersebut dituduh terlibat dalam kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2014; dan melakukan perintangan penyidikan terhadap buron Harun Masiku.
Sebelum ditahan, Hasto tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar Pukul 09.52 WIB. Dia hadir bersama dengan tim kuasa hukumnya; termasuk Ronny Talapessy dan Maqdir Ismail. Sebelumnya, sejumlah anggota Satuan Tugas Cakra Buana -- ormas sayap PDIP, telah tiba lebih dulu dan menanti kedatangan Hasto cs.
PDIP sendiri telah memberikan pernyataan atas penahanan Hasto, menurut Kuasa Hukum Hasto Ronny Talapessy, penahanan Hasto merupakan suatu praktik penahanan politik.
“Pertama, ini adalah penahanan politik dan ini adalah babak baru yang kami anggap sebagi serangan bagi partai kami. Penahanan ini membuktikan bahwa info sekjen kami memang ditargetkan jelang kongres,” ujar Ronny.
“Penahanan ini adalah salah satu bagian dari operasi politik mengawut-ngawut partai. Tidak ada urgensi, sekjen selalu kooperatif dan kita juga masih mengikuti praperadilan. Kalau alasan untuk melarikan diri mas Hasto tidak kemana-mana. Sebagai sekjen partai beliau sedang sibuk menyiapkan kongres. Tidak mungkin lari,” tambah Ronny.
Ronny menambahkan, kasus ini status masih dalam proses praperadilan, seharusnya Hasto tidak boleh ditahan. Dan menilai penyidik KPK mengindahkan praperadilan yang akan digelar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana saat ini tengah menentukan jadwal dan hakimnya.
(azr/frg)
