“Saya jamin itu 10.000 buruh akan aksi kembali di depan kantor kementerian ESDM dan di DPR RI besok. Sebanyak 10.000 buruh. Kita tunggu hari ini apakah benar-benar dijalankan perintah Presiden Prabowo Subianto oleh Menteri ESDM dan jajarannya,” kata Said saat ditemui di depan Kementerian ESDM, Rabu (5/2/2025).
Said menjelaskan alasan KSPI dan Partai Buruh menggelar aksi hari ini adalah untuk memastikan Bahlil dan jajarannya menjalankan perintah Prabowo mengaktifkan kembali pengecer untuk menjual LPG 3 Kg.
“Pada hari ini kami ingin memastikan kenapa ada aksi dari Partai Buruh dan KSPI, kami ingin memastikan bahwa perintah Presiden dijalankan oleh Menteri ESDM dan jajarannya untuk mengembalikan rantai pasok dari mulai Pertamina yang memproduksi LPG 3 Kg sampai dengan dijual di tingkat pengecer,” kata Said.
“Ada kurang lebih 370.000 pengecer termasuk warung, toko-toko kelontong dan toko-toko kecil lainnya, kita ingin memastikan itu.”
Said menegaskan, apapun alasan Bahlil, faktanya terjadi kelangkaan LPG 3 Kg dalam satu pekan terakhir hingga Prabowo mengumumkan pengaktifan kembali penjualan LPG 3 Kg bagi para pengecer.
“Kebijakan melarang penjualan LPG di tingkat pengecer adalah kebijakan yang ngawur, kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat,” ungkapnya.
Said menuturkan ketika pengecer dilarang berjualan LPG bersubsidi, masyarakat harus bersusah payah membeli gas; mulai dari antre, berjalan hingga berjam-jam, bahkan meregang nyawa.
“Jangan anggap semua ini Jakarta atau Jawa kota-kota besar. Pelosok-pelosok negeri itu, pangkalan-pangkalan hanya beberapa saja. Total pangkalan seluruh Indonesia hanya 4.000 pangkalan,” imbuhnya.
“Bahkan kita temui dari berita ada orang tua perempuan meninggal terbunuh. Kebijakan Bahlil membunuh rakyatnya.”
Untuk itu, dia menolak kebijakan menghilangkan pengecer LPG 3 Kg dalam mata rantai pasok penjualan gas bersubsidi.
Menteri Tidak Bekerja
Di sisi lain, Said menuding Bahlil sebagai menteri tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Alih-alih membantu Presiden, malah Kepala Negara yang turun tangan membantu menterinya.
“Yang membantu dan dibantu sebagai pemerintah itu siapa? Menteri itu pembantu Presiden, bukan Presiden membantu menteri. Kasus PPN 12%, kenaikan upah 6,5% semua Presiden yang mengambil alih. Sekarang hari ini kasus penjualan LPG juga Presiden yang mengambil alih. Ini menunjukkan bahwa para menteri tidak bisa bekerja sebagai pembantu Presiden,” jelas Said.
Said juga meminta Kabinet Merah Putih bekerja dengan sungguh-sungguh. Bahkan bila perlu untuk memecat Bahlil karena tidak bisa bekerja dengan baik.
“Kalau Pak Bahlil tidak bisa bekerja, pecat Bahlil. Partai Buruh merekomendasikan pecat Bahlil untuk di-reshuffle,” ujarnya.
Pihak Kementerian ESDM belum memberikan respons atau komentar atas aksi unjuk rasa tersebut hingga berita ini diturunkan. Berdasarkan informasi yang diterima Bloomberg Technoz, hari ini Bahlil melakukan perjalanan dinas ke wilayah kerja hulu migas di Blok Rokan, Provinsi Riau.
(mfd/wdh)
