Logo Bloomberg Technoz

Bloomberg Technoz, Jakarta - Perintah Presiden RI Prabowo Subianto pada Kementerian/Lembaga juga Pemerintah Daerah untuk melakukan efisiensi anggaran alias penghematan hingga Rp306,69 triliun untuk Tahun Anggaran 2025, terlihat cukup memberikan ketenangan pada para investor surat utang yang selama enam hari perdagangan terakhir dihantam arus keluar modal asing hingga lebih dari Rp10 triliun.

Mengacu data OTC Bloomberg, mayoritas tenor Surat Berharga Negara pada Jumat jelang siang ini mencatat kenaikan harga terutama untuk tenor lebih panjang. Kenaikan harga obligasi terindikasi dari penurunan tingkat imbal hasil.

Yield SBN 10 tahun turun 2,3 basis poin ke level 7,051%. Sedangkan tenor pendek 2 tahun bergeser sedikit ke 6,888%. SBN tenor 5 tahun mencatat penurunan yield hingga 3,6 basis poin ke level 6,8855. Adapun tenor 15 tahun juga terpangkas imbal hasilnya 2,7 basis poin ke level 7,163%.

Hanya tenor 1 tahun saja yang masih naik yield-nya sebesar 1,2 basis poin ke level 6,973%.

Rupiah juga dibuka menguat pagi ini dan sempat menyentuh Rp16.198/US$, di tengah pergerakan bullish mata uang Asia yang terdorong pelemahan indeks dolar AS ke level 107.

Respon pasar surat utang yang positif sehingga memberi penguatan juga pada rupiah, sepertinya menjadi cerminan dari reaksi pasar mencermati keputusan baru Prabowo.

Yield SBN mayoritas turun mengindikasikan kenaikan harga, menyusul kebijakan efisiensi anggaran (Divisi Riset Bloomberg Technoz)

Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, kebijakan itu diberlakukan segera pada tanggal beleid ditandatangani yaitu pada 22 Januari lalu.

"[Bagi pasar] ekuitas [efeknya] agak turun karena berpotensi lower [menurunkan] pertumbuhan ekonomi. Bagi obligasi lebih bullish karena pembatasan suplai penerbitan SBN," komentar Lionel Priyadi, Fixed Income and Market Strategist Mega Capital.

IHSG pagi ini yang dibuka menguat memang akhirnya berbalik melemah 0,19%.

Chief Economist NH Korindo Ezaridho Ibnutama berpandangan, secara umum keputusan itu positif karena bisa menghemat kebutuhan penerbitan surat utang. Defisit bisa makin terjaga. Hanya saja, perlu diperjelas lingkup penghematan yang didorong itu di mana saja, menurut ekonom.

Langkah penghematan senilai lebih dari Rp300 triliun itu setara dengan pengurangan belanja sebesar 8,5% untuk tahun ini.

Efisiensi didorong untuk beberapa jenis pengeluaran mulai dari belanja untuk proyek infrastruktur, operasional kantor pemerintah, hingga perjalanan dinas luar negeri oleh K/L. Untuk hal-hal tersebut, nilai penghematan diperhitungkan mencapai Rp256,1 triliun. 

Sementara sebanyak Rp50,6 triliun dihemat dari pengurangan transfer ke daerah. Pemerintah Daerah diminta membatasi kegiatan studi banding, acara seremonial serta perjalanan dinas.

Prabowo menyatakan, para pejabat diminta menyusun rencana efisiensi dan memperoleh persetujuan dari DPR-RI sebelum melaporkannya kepada Menteri Keuangan, selambat-lambatnya pada 14 Februari nanti.

Risiko penerimaan

Dalam enam hari perdagangan sejak keputusan mengejutkan BI memangkas bunga acuan, arus keluar modal asing dari pasar SBN tak terjeda.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, kepemilikan asing di SBN berkurang hingga Rp10,3 triliun. Itu menjadi nilai penjualan terbesar dalam sepekan perdagangan sejak akhir September 2023 silam ketika asing melepas Rp13,25 triliun dalam sepekan.

Keputusan pembatalan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di detik-detik akhir, pada pergantian tahun lalu, berdampak pada merosotnya keyakinan pasar akan prospek fiskal. 

Kenaikan pajak yang batal telah membuat potensi penerimaan sebanyak Rp75 triliun menguap, hingga menimbulkan pertanyaan apakah target pendapatan tahun ini bisa dipenuhi. Sementara, pada saat yang sama rencana belanja Pemerintahan Prabowo begitu besar. Itu pula yang membuat rupiah makin terperosok di mana sepanjang tahun ini masih membukukan pelemahan 0,67%.

Langkah penghematan besar-besaran itu, mungkin bisa memberi sedikit ketenangan pada pasar bahwa Pemerintah RI berbenah agar defisit fiskal tetap terjaga di level 2,5% tahun ini, di tengah hilangnya potensi penerimaan karena PPN yang batal naik.

Kepemilikan asing di SBN terus melorot membebani rupiah (Divisi Riset Bloomberg Technoz)

Yield obligasi negara bertenor 10 tahun yang menjadi acuan tercatat telah melesat naik lebih dari 60 basis poin sejak akhir September, terpengaruh juga oleh ketidakpastian global yang meningkat dan mengerek tinggi yield Treasury, surat utang AS.

Hanya saja, kendati langkah penghematan itu mungkin tak cukup bagi pasar. Para investor, terutama investor asing, mungkin masih akan menunggu lebih banyak gebrakan Pemerintah RI dalam memastikan kondisi fiskal ke depan cukup aman.

"Ini langkah positif tapi mungkin belum cukup untuk mengubah sentimen pasar," kata Wee Khoon Chong, Senior Strategist di Bank of New York Mellon Corp., dilansir dari Bloomberg News.

Investor akan menanti kenaikan pendapatan lebih dulu, alih-alih sekadar melihat upaya efisiensi anggaran. Tekanan fiskal menjadi perhatian utama para pelaku pasar tahun ini terlebih ketika perlambatan ekonomi sudah terlihat jelas terjadi di Indonesia.

Keputusan Prabowo untuk menghemat belanja lebih dari Rp300 triliun itu menjadi rangkaian berbagai kebijakan baru yang cukup mengejutkan pasar. Mulai dari keputusan mendadak pembatalan kebijakan PPN, juga kejutan pemangkasan BI rate pekan lalu oleh Bank Indonesia yang menuai kritik keras dari pasar.

Bila ditarik benang merah, berbagai kebijakan tersebut bermuara pada ambisi Pemerintahan Prabowo-Gibran mendorong pelaksanaan berbagai program berbiaya mahal yang dikampanyekan di masa Pilpres 2024 lalu. Program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis diperkirakan menelan Rp71 triliun setiap tahun. 

Dalam pernyataan terakhir, Prabowo berencana memperluas pelaksanaan program MBG dengan menyasar semua anak sekolah sebanyak 83 juta kepala pada akhir tahun ini. Kenaikan tajam dari tadinya hanya menarget 6 juta anak sekolah. Kenaikan tersebut akan menambah pengeluaran untuk MBG hingga Rp100 triliun, menurut perhitungan Badan Gizi Nasional.

(rui)

No more pages