Bloomberg Technoz, Jakarta - Terdakwa Harvey Moeis mengatakan, para pengusaha tambang timah di Bangka Belitung awalnya hanya mendapat tawaran dari PT Timah Tbk (TINS), pada 2018. Saat itu, TINS didampingi Kapolda dan Gubernur Bangka Belitung meminta bantuan para pengusaha.
"Ketika itu mengatasnamakan negara menyampaikan, imbauan pada pelaku bisnis timah di Babel suatu konsep yang dianggap solusi, yang mereka bilang baik demi bela negara," kata Harvey di Pengadilan Tipikor Jakarta dikutip pada Kamis (19/12/2024).
"Pelaku bisnis timah pada prinsipnya keberatan untuk mendukung PT Timah karena sudah nyaman dengan cara kerja yang ada."
Pada saat itu, menurut dia, TINS meminta para pengusaha menyediakan alat pengolahan dan pemurnian logam untuk disewa PT Timah Tbk. Alasannya, TNIS tengah berada pada kondisi butuh sokongan kapasitas produksi karena ada potensi lonjakan pasokan bijih timah.
Harvey mengatakan, lima perusahaan smelter kemudian terpilih karena kapabilitas dan rekam jejaknya -- kini semua petingginya jadi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola niaga pada IUP PT Timah Tbk 2015-2022. Dia mengklaim, kerja sama tersebut memberikan hasil positif; kondisi yang selama ini belum pernah dicapai TINS.
Beberapa kondisi positif tersebut antara lain, PT Timah mendapatkan tambahan bahan baku dari tambang masyarakat; PT Timah mendapatkan tambahan kapasitas tanpa perlu melakukan pembangunan baru; PT Timah juga tak kehilangan momentum bisnis saat industri tersebut mulai berkembang.
Selain itu, PT Timah dapat menghilangkan potensi terjadinya fraud karena smelter rekanan melakukan pengecekan ulang di laboratorium masing-masing; dan PT Timah dapat tambahan harga logam lebih murah.
PT Timah juga tidak perlu mengeluarkan modal untuk membayar kompensasi pasir kepada masyarakat karena ditalangi dulu oleh mitra; PT Timah tidak perlu mengeluarkan belanja modal untuk proses pengolahan dan pemurnian logam; selain itu, ketika PT Timah cashflownya tidak cukup mitra smelter diminta berhutang dan menanggung bunganya.
"Perolehan recovery mencapai 93%; dan material balance 98,5% adalah hal yang mustahil bisa dilakukan PT Timah karena teknologi yang terbelakang," kata dia.
Kerja sama tersebut, kata Harvey, mulai menemui masalah usai ada dampak dari perang dagang Amerika Serikat dan China pada 2019. Kondisi diperburuk dengan pandemi Covid-19 yang terjadi secara global. Dua hal ini mengantar harga Timah ke titik terendah dalam 15 tahun terakhir; sekitar hanya US$13.000 per ton -- turun hingga hanya 30% harga normal.
"Saat itu, [perusahaan smelter] harus menurunkan harga sewa berkali-kali; karena harga timah dunia terus anjlok. Dan, akhirnya kerjasama itu harus dihentikan PT Timah," kata dia.
Harvey mengatakan, awalnya berharap para saksi di PT Timah Tbk bisa menjelaskan kronologi peristiwa tersebut. Akan tetapi, para saksi justru memberikan informasi yang bertentangan dan menyudutkan para terdakwa.
"Kita tahunya kalau tidak ada kerja sama itu [dengan lima perusahaan smelter], PT Timah bangkrut," ujar dia.
"Namun orang bisa berubah 180 derajat dalam keadaan tertekan atau karena penurunan konsentarasi ketika diperiksa berkali-kali sampai subuh; atau takut melihat atasannya sudah ditahan."
(azr/frg)
