Bahlil juga mengklaim usulan tersebut tidak akan mengabaikan hak-hak masyarakat dalam kebebasan memilih pemimpin. Menurut dia, aspek demokrasi dalam pemilihan kepala daerah langsung oleh DPRD tetap akan diperhatikan.
“Tetapi demokrasi kita melibatkan rakyat tapi jangan sampai mahalnya kayak gini,” ujar dia.
Sebelumnya, Prabowo menyatakan sistem Pilkada di Indonesia sangat boros. Pelaksanaan pemungutan suara selama satu hari saja bisa memakan anggaran puluhan triliun.
Dia pun mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dapat dilakukan dengan cara penunjukkan oleh DPRD setempat. Sistem pilkada yang juga diterapkan sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India.
"Saya lihat negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India. Sekali memilih anggota DPRD, sekali memilih ya sudah DPRD itulah memilih gubernur, memilih bupati," ucap Prabowo dalam HUT ke-60 Partai Golkar, dikutip Jumat (13/12/2024).
Prabowo pun mengajak para elite partai politik segera mendiskusikan dan merumuskan sistem pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Hal ini sangat mungkin karena Prabowo adalah salah satu pentolan KIM Plus yang saat ini menguasai 81,03% kursi di DPR.
"Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini sebetulnya kita bisa putuskan malam hari ini juga, gimana?" ujar dia.
“Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal."
(azr/frg)
