Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan terdapat 56 pemerintah daerah (Pemda) yang belum melakukan langkah apapun dalam penanganan inflasi daerah hingga 12 Agustus 2024.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud menjelaskan, pemda memiliki enam upaya konkrit yang perlu ditempuh dalam penanganan inflasi daerah, tapi hal tersebut masih belum dilakukan secara optimal.
“Ada enam yang secara konkrit dilakukan pemda dan ini belum optimal dilakukan dan kami dalam kesempatan ini juga menitipkan kepada teman-teman TPID [Tim Pengendali Inflasi Daerah] melakukan ini langkah-langkah tadi,” ucap Restuardy dalam acara GNPIP wilayah Jawa yang disiarkan secara virtual, Rabu (14/8/2024).
Ia menjelaskan, terdapat enam upaya konkrit yang dilakukan pemda dalam menangani inflasi daerah, yakni melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.
Selanjutnya, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk intervensi, hingga dukungan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Selain 56 pemda yang tak kunjung melakukan upaya penanganan inflasi, terdapat 34 pemda yang telah melakukan keenam upaya konkrit diatas dalam penanganan inflasi.
Selanjutnya, terdapat 140 pemda yang telah melakukan empat sampai 5 upaya konkrit dalam penanganan inflasi daerah.
Terdapat 285 daerah yang belum melakukan upaya konkrit dalam menangani inflasi karena hanya melakukan satu dari tiga upaya dalam penanganan inflasi.
Sekadar informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan sebanyak 32 provinsi mengalami deflasi, sementara enam provinsi lain mengalami inflasi pada Juli 2024 secara bulanan (month-to-month/mtm).
Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan deflasi paling dalam di Indonesia terjadi di Sumatra barat, yakni mencapai 1,07%. Sementara itu, inflasi tertinggi se-Indonesia berada di Papua Barat Daya, yakni sebesar 0,25%.
Berdasarkan wilayah, seluruh provinsi di Sumatra mengalami deflasi, dengan deflasi terendah berada di Aceh sebesar 0,11%, dan deflasi terdalam di Sumatra Barat, yakni 1,07%.
"Seluruh provinsi di Kalimantan juga mengalami deflasi. Deflasi terendah di Kalimantan Utara, yakni hanya 0,01% dan deflasi terdalam 0,68%," ujar Amalia dalam Konferensi Pers Inflasi Juli 2024, Kamis (1/8/2024).
Tak hanya Sumatra dan Kalimantan, seluruh provinsi di Sulawesi juga mengalami deflasi. Deflasi terendah di Sulawesi Utara 0,11%, sedangkan deflasi terdalam di Gorontalo 0,95%.
Di wilayah Jawa terjadi inflasi tertinggi di Jawa Barat 0,06%, sementara deflasi terdalam berlangsung di Banten, yakni sebesar 0.24%. Di Bali Nusra, terjadi inflasi tertinggi di Bali 0,1% dan deflasi terdalam di Nusa Tenggara Barat 0,35%.
Sementara di Maluku Papua, terjadi inflasi tertinggi di Papua Barat Daya 0,25%, sedangkan deflasi terdalam di Papua Selatan 0,92%.
(azr/lav)
