REAL COUNT PILPRES 2024

Diperbarui: 26 Feb 2024 | 13:50 WIB

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Data Masuk: 77.13%

01. Anies - Muhaimin

24.44%

02. Prabowo - Gibran

58.84%

03. Ganjar - Mahfud

16.72%

QUICK COUNT PILPRES 2024

01. Anies - Muhaimin
25.21%
02. Prabowo - Gibran
58.06%
03. Ganjar - Mahfud
16.73%

Data Masuk: 99.9%

01. Anies - Muhaimin
25.13%
02. Prabowo - Gibran
58.51%
03. Ganjar - Mahfud
16.36%

Data Masuk: 100%

01. Anies - Muhaimin
25.06%
02. Prabowo - Gibran
59.08%
03. Ganjar - Mahfud
15.86%

Data Masuk: 100%

Disclaimer: Bloomberg Technoz bekerja sama dengan beberapa lembaga survei untuk menampilkan hasil hitung cepat atau quick count. Lembaga-lembaga tersebut sah secara hukum dan aturan berdasarkan Keputusan KPU No.1035/2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu Tahun 2024. Namun, Bloomberg Technoz maupun Bloomberg Media tidak bertanggung jawab atas validasi data serta hasil hitung cepat dari lembaga survei tersebut.

Logo Bloomberg Technoz

KPK Sepakat Tak Bantu Firli Bahuri pada Kasus di Polda Metro Jaya

Fransisco Rosarians Enga Geken
28 November 2023 20:10

Konfrensi pers penjelasan Ketua KPK Firli Bahuri. (Tangkapan Layar Youtube KPK)
Konfrensi pers penjelasan Ketua KPK Firli Bahuri. (Tangkapan Layar Youtube KPK)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Pimpinan dan sejumlah pejabat struktural Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat menghentikan bantuan hukum bagi Firli Bahuri dalam kasusnya di Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya. Lembaga antirasuah tersebut juga mencabut seluruh hak yang melekat pada Firli karena jabatannya sebagai Ketua KPK.

Selain bantuan hukum, juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan, Firli tak lagi mendapat perlindungan keamanan melekat dan gaji atau hak keuangan. 

"Tadi pagi sudah diputuskan sepakat tidak memberi bantuan hukum dalam kasus di Polda Metro Jaya," kata Ali Fikri dalam konferensi pers, Selasa (28/11/2023).

Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebagai tersangka usai melakukan penyelidikan dan penyidikan laporan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dalam kasus ini, Firli disebut memeras dan menerima uang dari SYL sebagai imbalan menghentikan pemeriksaan kasus korupsi Kementerian Pertanian.

Firli, melalui kuasa hukumnya, juga telah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat lalu. Perkara yang tercatat dengan nomor 314/Praper/IISPAXI/2023 tersebut akan mulai disidang pada 11 Desember mendatang yang dipimpin hakim tunggal Imelda Herawati.