Ambisi yang dilontarkan Prabowo tersebut sedianya bukan hal baru. Pada 2023 lalu, KAI juga telah memegang komitmen pengadaan sebanyak 35 trainset baru, serta dua rangkaian retrofit.
Program tersebut disiapkan untuk meremajakan armada KRL Jabodetabek yang sebagian besar telah berusia tua, sekaligus mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang.
Salah satu kontrak penting dalam program tersebut adalah pengadaan 16 trainset KRL baru melalui PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.
Kontrak senilai hampir Rp4 triliun itu ditandatangani KAI Commuter dan INKA pada Maret 2023, dengan penyelesaian yang semula direncanakan pada periode 2025-2026, kini menjadi 2027.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Allan Tandiono mengatakan sebanyak 16 trainset lainnya merupakan pengadaan dalam negeri hasil produksi PT INKA. Dari 16 trainset tersebut, 7 di antaranya telah beroperasi, sementara 9 lainnya masih proses produksi hingga saat ini.
Sebanyak 11 trainset di antaranya merupakan impor kereta baru asal China yang seluruhnya sudah sampai di Indonesia, dan beroperasi sejak Juni 2025 di sejumlah rute KRL Jabodetabek.
Dengan demikian, masih ada sisa 8 trainset lagi yang belum ada kejelasan dan tak kunjung berkontrak hingga saat ini.
"Kami mendorong agar PT KAI segera mengadakan karena kebutuhan mendesak yang kita ketahui semua di stasiun, di lapangan, bahwa memang kita membutuhkan 8 trainset ini segera melayani masyarakat," tutur Allan, belum lama ini.
Ide impor Bekas dari Jepang Berulang
Di tengah dinamika tersebut, akhir September lalu kembali muncul ide dan usulan KAI untuk mengimpor RL bekas dari Jepang. Polemik ini bukan pertama kali terjadi.
Pada 2023, KAI Commuter juga pernah dan sempat berencana mengimpor 12 rangkaian KRL bekas dari Jepang. Rencana tersebut muncul karena sejumlah armada harus dipensiunkan, sementara INKA belum memiliki kapasitas produksi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penggantian dalam waktu singkat.
Kementerian Perhubungan saat itu mendukung impor tersebut. Juru Bicara Kemenhub kala itu Adita Irawati menyebut pengadaan sarana perlu segera dilakukan untuk menggantikan rangkaian yang akan memasuki masa pensiun pada 2023-2024.
"Pengadaan sarana ini harus segera dilaksanakan untuk menggantikan beberapa rangkaian kereta yang akan dipensiunkan pada 2023-2024 mengingat usia pakainya yang sudah terlalu lama," kata Adita pada Maret 2023.
Namun, kebijakan tersebut mendapatkan penolakan dari Kementerian Perindustrian. Persoalannya bukan hanya kebutuhan operasional, tetapi juga perlindungan dan pengembangan industri manufaktur kereta api nasional.
Polemik semakin menguat setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak memberikan rekomendasi untuk pembelian barang bekas tersebut. Pemerintah kemudian membatalkan rencana impor KRL bekas dan mengalihkan sebagian kebutuhan kepada pengadaan kereta baru.
Ide ini kemudian kembali muncul pada September 2026 oleh Direktur Utama Bobby Rasyidin dalam rapat dengan pendapat bersama Komisi VI DPR. Impor direncanakan sebanyak 7 trainset.
Bobby menyebut impor kereta bekas diperlukan sebagai solusi transisi atau bridging untuk mengatasi kekurangan armada sembari menunggu penguatan kemampuan produksi industri perkeretaapian dalam negeri.
Merespons hal tersebut, Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi pada 24 September 2026 mengaku belum menerima pengajuan resmi dari KAI mengenai rencana tersebut.
"KAI belum ngajuin ke saya," jawab Dudy singkat kepada wartawan di Gedung Parlemen Senayan.
Dudy juga mengingatkan bahwa arahan Presiden untuk mengutamakan produksi dalam negeri tetap harus dilaksanakan.
"Tentu apa yang menjadi harapan Presiden harus kita laksanakan," katanya.
Batal lagi
Pada awal Oktober, Dudy kembali menjelaskan bahwa pemerintah perlu mempertemukan kepentingan KAI dengan kemampuan produksi INKA. Pembahasan tersebut melibatkan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, KAI, dan INKA.
Menurut Dudy, pemerintah tidak bisa hanya melihat kebutuhan operasional KAI, tetapi juga harus memperhitungkan kemampuan industri manufaktur domestik.
Akhirnya, rencana ini kembali batal. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Dirut KAI Bobby usai rapat terbatas bersama Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/11/2026) kemarin.
"Kita nggak impor [KRL] bekas. Pokoknya buat rakyat harus yang baru," ujar Bobby kepada wartawan usai ratas tersebut.
Bobby menyebut rencana tersebut nantinya akan digantikan dengan pengadaan sebanyak 23 rangkaian trainset baru melalui perusahaan industri dalam negeri, yang kemungkinan akan bekerjama dengan produsen lain.
Pengadaan juga akan melibatkan perusahaan produsen kereta pelat merah PT INKA. Sebanyak delapan trainset baru akan didahulukan untuk kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi. Pengadaan total 23 trainset baru ditargetkan akan rampung dalam sekitar dua hingga tiga tahun ke depan.
"Delapan trainset urgen, kemudian total 23 trainset," tutur Bobby.
Pengadaan KRL baru menjadi penting. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan saat ini terdapat sebanyak 1.088 gerbong kereta rel listrik (KRL) atau setara sekitar 90-100 trainset telah berusia lebih dari 30 tahun.
Direktur Jenderal Perkerataapian Allan Tandiono mengatakan pengadaan kereta baru menjadi penting untuk mengoptimalkan kenyamanan masyarakat, yang juga membuat kapasitas angkut lebih besar di tengah kepadatan penumpang saat ini.
"Per akhir tahun lalu, untuk kereta yang usianya di atas 30 tahun, KRL itu ada 1.088 unit. Kalau kira rata-rata hitung cepat, ada 90-100 trainset," ujar Allan dalam taklimat media di Jakarta, dikutip Rabu (28/10/2026).
(ain)
