Sementara itu, sektor ekspor manufaktur menjadi salah satu pembeda pada kuartal III/2026. Pemulihan ekspor industri pengolahan memberikan tambahan dorongan bagi perekonomian sekaligus membantu menahan perlambatan pertumbuhan.
Meski demikian, Prasasti mengingatkan capaian pertumbuhan pada kuartal III belum sepenuhnya menggambarkan tekanan yang sedang berkembang. Dampak kenaikan harga minyak, fenomena El Niño, serta kebakaran hutan dan lahan diperkirakan baru terasa lebih besar pada kuartal IV/2026.
Kondisi tersebut juga berlangsung ketika pemerintah memiliki ruang terbatas untuk memberikan stimulus tambahan. Kenaikan harga energi berpotensi meningkatkan kebutuhan subsidi, sedangkan berbagai program prioritas nasional turut menyerap kapasitas belanja negara.
Harga Minyak dan Tekanan Eksternal Membayangi Ekonomi
Tekanan terhadap perekonomian Indonesia turut berasal dari dinamika global. Konflik di Timur Tengah dan perlambatan ekonomi dunia mendorong kenaikan harga minyak, yang menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia sebagai negara pengimpor energi.
Harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) rata-rata mencapai hampir US$92 per barel sepanjang Januari hingga September 2026. Angka tersebut jauh melampaui asumsi harga minyak dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar US$70 per barel.
Kenaikan harga energi mulai memberikan pengaruh terhadap inflasi domestik. Pada Oktober 2026, kelompok transportasi, terutama komoditas bensin, memberikan kontribusi sebesar 0,59 poin persentase terhadap inflasi tahunan.
Tekanan tersebut tidak hanya berdampak pada harga barang dan jasa, tetapi juga merambat ke keseimbangan eksternal Indonesia. Defisit transaksi berjalan yang melebar pada kuartal II/2026 serta nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp18.000 per dolar AS membuat stabilitas makroekonomi menjadi perhatian utama.
Dalam kondisi tersebut, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 100 basis poin menjadi 5,75% sepanjang 2026. Kebijakan ini dinilai diperlukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mempertahankan kepercayaan pasar.
Anggota Board of Advisors Prasasti sekaligus Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008, Burhanuddin Abdullah, menilai fungsi suku bunga saat ini mengalami pergeseran. Menurutnya, kebijakan moneter tidak lagi semata-mata diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional.
"Suku bunga bukan lagi sekadar alat pendorong pertumbuhan, melainkan jangkar kepercayaan. Pelonggaran yang terlalu dini bisa memicu tekanan pada rupiah, dan ongkosnya bagi pertumbuhan justru lebih mahal," ujarnya.
Ekspor Manufaktur Mulai Pulih, Investasi Domestik Tertahan
Di tengah tekanan eksternal, sektor manufaktur memperlihatkan sejumlah perkembangan positif. Pelemahan nilai tukar rupiah dinilai dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional, meskipun pada saat bersamaan turut meningkatkan biaya bahan baku dan impor energi.
Research Director Prasasti Adhi N. Saputro mengatakan, pemulihan aktivitas manufaktur terlihat dari peningkatan indeks Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur S&P Global.
Indeks tersebut meningkat dari 52,4 pada September menjadi 54,0 pada Oktober 2026. Capaian itu menjadi yang tertinggi sejak Maret 2024. Selain itu, pesanan ekspor baru mencatat pertumbuhan tercepat sejak survei PMI dimulai pada 2011.
“Pelemahan rupiah membuat produk Indonesia lebih kompetitif di pasar global, meski sekaligus menaikkan biaya bahan baku dan impor energi. PMI Manufaktur S&P Global naik dari 52,4 pada September menjadi 54,0 pada Oktober 2026, tertinggi sejak Maret 2024, dengan pesanan ekspor baru tumbuh tercepat sejak survei dimulai pada 2011. Namun, survei yang sama mencatat biaya input naik lebih cepat akibat harga bahan bakar, sementara penyerapan tenaga kerja melambat. Sementara itu, ekspor industri pengolahan naik 16,78% YoY pada September. Sepanjang kuartal III, kenaikan ekspor manufaktur terutama berasal dari produk turunan sawit dan elektronik.”
Kendati menunjukkan perkembangan positif, Prasasti menilai pemulihan industri manufaktur belum memiliki fondasi yang cukup kuat. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah belum pulihnya investasi domestik.
Investor asing mulai menunjukkan minat terhadap sektor manufaktur Indonesia. Namun, investor dalam negeri masih cenderung menahan ekspansi. Hal tersebut tercermin dari realisasi investasi dalam negeri yang mengalami penurunan sebesar 7,5%.
Kondisi ini membuat keberlanjutan pemulihan manufaktur masih sangat bergantung pada permintaan ekspor. Padahal, perlambatan ekonomi global berpotensi menekan permintaan produk Indonesia di pasar internasional.
Adhi menilai perkembangan ekonomi pada kuartal III perlu dibaca dengan mempertimbangkan adanya jeda waktu antara munculnya tekanan dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi.
"Angka kuartal III terlihat solid karena sebagian tekanan belum sepenuhnya merambat ke perekonomian. Ada jeda dari fluktuasi harga minyak, penurunan panen, dan karhutla. Dampaknya baru akan terasa penuh pada kuartal IV, tepat ketika ekonomi justru dituntut tumbuh lebih cepat," katanya.
Target Pertumbuhan 5,4% Menghadapi Tiga Tantangan
Berangkat dari perkembangan tersebut, Prasasti menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dalam APBN 2026 masih sulit dicapai, meskipun bukan sesuatu yang mustahil.
Untuk memenuhi target tersebut, perekonomian Indonesia perlu tumbuh sekitar 5,5% YoY pada kuartal IV/2026. Angka itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,39%.
Tantangannya, akselerasi ekonomi harus berlangsung ketika tiga tekanan utama diperkirakan muncul secara bersamaan. Ketiganya meliputi kenaikan harga minyak, dampak El Niño terhadap produksi pangan, serta kebakaran hutan dan lahan.
Pertama, harga minyak yang masih tinggi berpotensi meningkatkan biaya produksi dan transportasi. Kenaikan tersebut dapat mempersempit margin keuntungan dunia usaha sekaligus memperbesar tagihan impor energi Indonesia.
Kedua, fenomena El Niño berpotensi menekan produksi pertanian, khususnya komoditas beras. Produksi padi tercatat turun 18,3% pada September dan diperkirakan kembali turun 16,3% sepanjang Oktober hingga Desember 2026.
Penurunan produksi tersebut berisiko mendorong kenaikan harga bahan pokok, terutama ketika inflasi telah bertahan di atas 3%. Kelompok masyarakat berpendapatan rendah menjadi pihak yang paling rentan karena pengeluaran mereka memiliki porsi besar untuk kebutuhan pangan, sementara kemampuan menabung semakin terbatas.
Ketiga, kebakaran hutan dan lahan yang masih berlangsung hingga Oktober di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatra berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi. Selain menghambat kegiatan masyarakat dan dunia usaha, bencana tersebut juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi dalam skala besar.
Ketiga tekanan tersebut dinilai semakin sulit diredam karena ruang kebijakan fiskal dan moneter Indonesia terbatas. Bank Indonesia masih harus menjaga stabilitas rupiah sehingga peluang penurunan suku bunga dalam waktu dekat menjadi terbatas.
Dari sisi fiskal, lonjakan harga minyak berisiko meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi pada kuartal IV/2026. Pada saat bersamaan, proyeksi defisit APBN telah mendekati batas 3% terhadap PDB.
Prasasti menilai upaya mendorong pertumbuhan melalui peningkatan belanja, ekspansi kredit, maupun kegiatan kuasi-fiskal secara berlebihan justru berisiko mengurangi bantalan fiskal dan mengganggu stabilitas eksternal.
Kepastian Regulasi Jadi Kunci Mendorong Pertumbuhan
Dengan keterbatasan ruang kebijakan tersebut, Prasasti menilai pemerintah perlu mengarahkan strategi pertumbuhan pada penguatan fondasi ekonomi. Peningkatan aktivitas ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan tambahan belanja negara, tetapi juga membutuhkan iklim usaha yang lebih kondusif.
Senior Economist Prasasti Piter Abdullah mengatakan, pemerintah dapat mengoptimalkan kebijakan non-fiskal untuk menjaga momentum pertumbuhan. Langkah tersebut antara lain melalui relaksasi hambatan perdagangan non-tarif dan peningkatan kepastian regulasi.
Salah satu agenda mendesak adalah mempercepat penetapan Neraca Komoditas 2027, termasuk kepastian kuota impor bahan baku bagi pelaku industri.
Menurutnya, kepastian tersebut diperlukan agar dunia usaha dapat menyusun rencana produksi dan operasional secara lebih terukur. Terlebih, periode Natal dan Tahun Baru akan segera disusul momentum Ramadan dan Idulfitri yang biasanya meningkatkan kebutuhan bahan baku serta aktivitas perdagangan.
“Pemerintah dapat memprioritaskan kebijakan non-fiskal, seperti relaksasi hambatan dagang non-tarif dan kepastian regulasi. Dalam jangka pendek, percepatan penetapan Neraca Komoditas 2027, termasuk kuota impor bahan baku, menjadi mendesak. Dengan momentum Natal–Tahun Baru yang segera disusul Ramadan dan Idul Fitri, kepastian kuota memungkinkan dunia usaha menyusun rencana operasional yang terukur.”
Piter menambahkan, keterbatasan ruang fiskal dan moneter membuat sumber dorongan pertumbuhan ekonomi perlu bergeser. Kepastian aturan main dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha sekaligus mendorong investasi.
Dia menilai besarnya sisa anggaran pemerintah tidak serta-merta mencerminkan keleluasaan untuk meningkatkan belanja. Sebagian kapasitas fiskal masih harus dialokasikan untuk memenuhi kewajiban subsidi energi dan pembayaran bunga utang.
"Sisa anggaran terlihat besar, tetapi ruang geraknya tersandera beban subsidi energi dan bunga utang. Ketika ruang fiskal dan moneter sama-sama terbatas, dorongan pertumbuhan datang dari kepastian aturan main, bukan dari besarnya belanja," tutup Piter.
Dengan demikian, Prasasti menilai pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara upaya mempertahankan pertumbuhan dan stabilitas makroekonomi. Penguatan daya saing industri, kepastian regulasi, serta pengendalian tekanan harga menjadi bagian penting untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia menghadapi tantangan pada kuartal IV/2026.
(tim)
