"Kalau secara nasional kan posisi Juli di 1,62%, kita di Bali bisa tumbuh di 14% sampai dengan September," katanya.
Untuk memperluas akses pembiayaan, BPD Bali mengoptimalkan penyaluran kredit melalui program pemerintah, termasuk KUR. Hingga September 2026, realisasi penyaluran KUR perseroan telah melampaui target awal sebesar Rp1,8 triliun.
Perseroan bahkan memperoleh tambahan alokasi sebesar Rp250 miliar dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengoptimalkan pembiayaan kepada pelaku usaha.
Di luar program pemerintah, BPD Bali juga mengembangkan produk pembiayaan internal bernama Kredit Untuk Sejahtera, Unggul, dan Maju (KUSUMA). Produk tersebut ditujukan bagi debitur yang membutuhkan pembiayaan lebih besar setelah melewati batas fasilitas KUR.
Melalui KUSUMA, perseroan menyediakan plafon kredit hingga Rp5 miliar. Hingga September 2026, penyaluran produk tersebut telah mencapai hampir Rp1,4 triliun dengan rasio NPL sekitar 0,5%.
Sementara itu, outstanding KUR BPD Bali tercatat sekitar Rp3,8 triliun dengan NPL sebesar 0,48%. Kondisi tersebut menunjukkan upaya perseroan memperbesar pembiayaan tetap disertai pengendalian risiko kredit.
Sudharma menilai, penguatan pembiayaan UMKM membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, terutama untuk mengidentifikasi pelaku usaha yang memiliki kapasitas dan kelayakan memperoleh kredit.
BPD Bali juga memberikan dukungan nonfinansial kepada UMKM binaan melalui pelatihan peningkatan kapasitas, fasilitasi pameran, hingga penyediaan ruang promosi produk di kantor cabang.
Selain itu, perseroan mendorong digitalisasi transaksi pelaku UMKM melalui penggunaan QRIS dan pengembangan pembayaran lintas negara atau cross-border.
Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan kapasitas usaha lokal di tengah perkembangan transaksi digital.
(tim)
