Dalam tabel sensitivitas fiskal, selisih tersebut berpotensi menambah defisit APBN sekitar Rp140,96 triliun. Namun, estimasi ini masih bersifat indikatif lantaran brent tidak sama dengan Indonesian Crude Price (ICP) yang menjadi acuan dalam asumsi anggaran pemerintah.
Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai defisit APBN 2026 berpotensi menembus batas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Terlebih saat target penerimaan negara kuartal IV-2026 sulit tercapai, kala pemerintah tetap berencana menggenjot belanja negara untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
"Hingga September 2026, defisit sudah mencapai Rp319 triliun, atau setara dengan 1,24% PDB. Sementara itu, target penerimaan negara sebesar Rp813 triliun pada kuartal IV 2026 akan sulit terwujud," kata Wijayanto kepada Bloomberg Technoz.
Padahal, pemerintah masih akan menggelontorkan belanja hingga Rp1.300 triliun di kuartal terakhir tahun ini, demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
"Dengan situasi harga minyak yang terus tinggi dan rupiah yang terus melemah, maka ada potensi cukup moderat bahwa defisit akan melebihi threshold 3% PDB," ujar Wijayanto.
Berdasarkan perhitungan Tim Riset Bloomberg Technoz dengan tambahan Rp140,96 triliun dari kenaikan harga minyak mentah, dan Rp7,95 triliun dari pelemahan rupiah, potensi pelebaran defisit bisa mencapai Rp787,72 triliun atau setara dengan 3,06%. Angka ini naik dari target defisit sebelumnya sebesar Rp638,8 triliun, setara dengan 2,48% PDB.
Secara terpisah, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut pemerintah harus menjaga defisit APBN tetap terukur di tengah gejolak ekonomi global dan lonjakan harga minyak dunia yang mencapai US$115-116/barel.
Beban utama pemerintah saat ini adalah berupaya menahan harga sejumlah barang, termasuk bahan bakar hingga akhir tahun, demi menopang daya beli dan konsumsi masyarakat melalui skema subsidi.
Perkirakaan kebutuhan subsidi tersebut mencapai Rp730 triliun hingga Rp750 triliun, menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Meski begitu, Suahasil menegaskan pihaknya akan tetap menjaga kredibilitas fiskal dengan defisit anggaran yang berada dalam batas yang terukur.
"Boleh defisit, tetapi terukur. Tidak boleh defisit yang tidak terukur. Komitmen kita kepada defisit anggaran di bawah 3% PDB menjadi sesuatu yang terus kita gaungkan," katanya tanpa merinci upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk menghindari defisit itu.
--- dengan asistensi Pramesti Regita Cindy
(dsp/aji)
