“Informasi yang saya terima, sekarang sudah ada dua titik yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan BBM, yaitu Manggis dan Serangan. Truk tangki juga dikerahkan untuk beroperasi selama 24 jam agar pengisian ke SPBU bisa dipercepat. Distribusi sudah berjalan di wilayah Denpasar dan Badung, dan kita berharap kondisi ini dapat segera teratasi hari ini atau malam nanti,” jelasnya.
Menurutnya, gangguan pasokan BBM yang berkepanjangan dapat menimbulkan efek berantai terhadap aktivitas ekonomi, termasuk operasional angkutan barang, angkutan umum, pelaku UMKM, hingga industri pariwisata.
Ia meminta aparat Kepolisian menindak tegas jika ditemukan pihak yang terbukti melakukan penimbunan, penyalahgunaan distribusi, atau praktik ilegal lainnya yang merugikan masyarakat. Pertamina juga diminta menjatuhkan sanksi kepada SPBU apabila terbukti terlibat atau memberikan keleluasaan terhadap praktik penyalahgunaan BBM.
“Jangan sampai ada pihak yang mencari keuntungan di tengah kesulitan masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran, saya minta Kepolisian bertindak tegas dan Pertamina memberikan sanksi kepada SPBU yang terbukti terlibat,” kata dia.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menjelaskan bahwa gangguan distribusi BBM di Bali juga dipicu kendala teknis bongkar muat kapal tanker serta peningkatan konsumsi BBM jenis Pertalite.
Simon mengatakan, salah satu kapal tanker pengangkut BBM mengalami kendala pada sistem penjangkaran ketika hendak melakukan pembongkaran muatan atau discharge di pelabuhan. Kendala tersebut mengakibatkan jadwal bongkar muat yang semula ditargetkan selesai pukul 06.30 WITA bergeser hingga pukul 22.00 WITA.
“Salah satu penyebab utama adalah salah satu kapal ketika kemarin pada saat untuk discharge kargo itu mengalami kesulitan di anchor, jangkarnya,” kata Simon setelah bertemu dengan Gubernur Bali Wayan Koster di Denpasar, Rabu (14/10/2026), sebagaimana dikutip dari akun Instagram resmi Koster.
Menurut dia, disparitas harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi yang cukup lebar mendorong peralihan konsumsi masyarakat ke Pertalite.
“Salah satu juga karena terutama untuk Pertalite, itu kan yang subsidi. Kalau memang kita melihat disparitas harga nonsubsidi dengan subsidi kan memang cukup jauh. Jadi, ada porsi peningkatan penggunaan BBM bersubsidi,” tutur dia.
“Kami memahami keresahan masyarakat. Karena itu, distribusi harus dipercepat, pengawasan harus diperketat, dan setiap pelanggaran harus ditindak. Saya berharap masyarakat tetap tenang karena upaya penambahan pasokan sedang dilakukan. Kita ingin kondisi segera kembali normal agar masyarakat bisa beraktivitas dan mencari nafkah seperti biasa,” pungkasnya.
(mef/frg)
