Bloomberg Technoz, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). 

Temuan tersebut mencakup perencanaan sertifikasi yang belum optimal, target sertifikat halal pada 2025 yang tidak tercapai, dan lemahnya pengawasan terhadap produk yang telah bersertifikat halal.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026, BPK menilai permasalahan tersebut dapat memengaruhi efektivitas penyelenggaraan jaminan produk halal

"Khususnya dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha menengah dan besar yang memproduksi makanan dan minuman,"kata BPK.

Dalam perencanaan, BPJPH belum menyusun target sertifikasi dan registrasi halal berdasarkan data pendukung dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta lembaga halal luar negeri yang terakreditasi.