Berdasarkan data Trade Map yang dihimpun APSyFI, rasio impor sektor tekstil dan produk tekstil Indonesia meningkat dari 55% menjadi 83% dalam 10 tahun terakhir. Sebaliknya, negara tetangga seperti Vietnam mencatat penurunan rasio tersebut dari 70% menjadi 28% pada periode yang sama.
Ia juga menyoroti penurunan kontribusi sektor TPT terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional, dari 3,5% menjadi 0,97% dalam satu dekade terakhir, semakin menyusut ketimbang Vietnam yang disebut memiliki kontribusi sektor tekstil sebesar 6% terhadap PDB.
“Selama rezim pro impor masih bercokol, sektor TPT kita tidak akan pernah bisa pulih, karena ini jadi masalah krusial yang menghambat investasi,” tutur dia.
Selain persoalan impor ilegal, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya Nandi Herdiaman mengatakan, produk impor yang masuk melalui jalur resmi saat ini juga mulai mengganggu penjualan pakaian jadi industri kecil dan menengah (IKM).
Nandi mengingatkan potensi lonjakan impor pakaian jadi berlangsung setelah adanya penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2025, yang mengatur persyaratan Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan dan pertimbangan teknis terkait kuota impor dari Kementerian Perindustrian.
Dia merujuk pada kenaikan impor benang sebesar 84,19% dan kain sebesar 20,28% sepanjang 2017–2025 sebagai gambaran risiko tekanan impor terhadap industri domestik.
Para pelaku industri lantas meminta pemerintah tidak hanya mengubah kebijakan impor atau memberikan insentif, tetapi juga memastikan dugaan pelanggaran ditindaklanjuti secara transparan dan konsisten.
“Kami mohon Menteri Perindustrian yang baru memperhatikan hal ini,” ujar Nandi. “Importasi ilegal pakaian jadi borongan hingga saat ini masih berlangsung dengan bebas tanpa ada tindakan nyata dari pemerintah."
(ain)
