"Jadi perlu ada penyesuaian terhadap kebutuhan PKWT. Dan tadi kami sampaikan bahwa kalau melakukan outsourcing terhadap perusahaan untuk yang membantu ini, di luar negeri tidak dikenakan perpajakan," tutur dia.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mendorong ketegasan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan untuk menindak impor pakaian bekas ilegal atau ballpress yang masih kerap masuk ke dalam negeri.

Sementara, untuk produk garmen yang erorientasi ekspor, juga masih tengah dipertimbangkan untuk dilakukan penyesuaian terhadap pengenaan PPN oleh Kementerian Keuangan.

"Jadi, dan berikut terkait dengan perusahaan-perusahaan yang sedang direstrukturisasi, nah Bapak Presiden minta agar ini Danantara segera aktif untuk menyelesaikan."

Pemberian insentif tersebut lantaran industri tekstil dan produk tekstil (TPT) telah berkontribusi dan menyumbang hampir 1% terhadap produk domestik bruto (PDB) dan melibatkan hingga sekitar 4 juta tenaga kerja. Ekspornya juga tercatat mencapai sekitar US$12 miliar.

Industri TPT juga masih mengalami pertumbuhan di atas pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya industri barang kulit dan alas kaki yang tumbuh mencapai sekitar 8,25%.

(ain)