Maroef menjelaskan sebelumnya terdapat insiden kerusuhan di wilayah Pulau Belitung sebab TINS tidak dapat melakukan pembayaran jasa pertambangan.
Alasannya, kuota produksi dalam RKAB 2026 di Pulau Belitung telah habis.
“Adapun, tidak terlaksananya pembayaran tersebut merupakan dampak dari kuota RKAB PT Timah di Belitung yang telah habis terpakai di saat kegiatan jasa pertambangan masih tetap berlangsung,” ungkap Maroef.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan perpres tersebut mengatur sejumlah aspek a.l. perbaikan tata kelola WIUP TINS, jangka waktu percepatan penguatan tata kelola, ketentuan perolehan komoditas timah di luar WIUP TINS, serta ketentuan produksi di atas kuota RKAB untuk IUP Pulau Belitung.
“Melalui upaya ini, kegiatan operasi komoditas timah akan dilakukan dengan berlandaskan peraturan dan tata kelola yang baik, sehingga menjadi kegiatan usaha yang manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak,” klaim dia.
Dalam kesempatan sebelumnya, TINS memang dikabarkan mengalami kehabisan kuota produksi dalam RKAB 2026 untuk tambang yang berada di Pulau Belitung, Kepulauan Bangka Belitung.
Hal tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi XII DPR Bambang Patijaya, yang juga menyebut TINS saat ini akhirnya menyerap bijih timah yang diproduksi olah tambang rakyat di wilayah Belitung.
Dia menyatakan langkah tersebut dilakukan sembari menunggu revisi RKAB yang disebut-sebut membutuhkan waktu 6—7 bulan untuk rampung.
“Itu kan PT Timah itu RKAB-nya sudah habis. Jadi harus di-update, harus dilakukan penyesuaian. Namun, di dalam penyesuaian RKAB PT Timah itu ternyata ada administrasi yang harus dilengkapi antara lain misalkan data cadangan dan sebagainya,” kata Bambang ditemui di sela acara Peluncuran dan Bedah Buku Bahlil Lahadalia, Jumat (7/8/2026).
Bambang juga menyatakan bakal terdapat peraturan presiden (perpres) yang mengatur penyerapan timah dari tambang rakyat tersebut.
Saat ini, kata dia, pembelian timah tersebut dilakukan dengan mengacu harga yang diajukan PT Timah. Nantinya, pembelian timah masyarakat tersebut bakal mengacu formulas harga patokan mineral (HPM).
Dia menambahkan tambang masyarakat tersebut terdiri dari koperasi, mitra PT timah, hingga kelompok masyarakat.
“Kalau sekarang ini kan harga yang dipakai itu kan harga yang ditetapkan oleh PT Timah, tetapi kami ada menginisiasi yang namanya HPM. Cuma itu lagi dalam pembahasan kabarnya sudah sampai di BPKP untuk mengevaluasi dan mengasesmen,” tutur dia.
“Nanti kalau sudah telaah dan asesmen dari BPKP sudah ada, itu bisa segera ditetapkan oleh Kementerian ESDM,” tegas Bambang.
Adapun, sepanjang semester I-2026 TINS memproduksi bijih timah mencapai 12.232 ton Sn atau naik 75% dari periode yang sama tahun lalu.
Produksi logam timah perseroan juga meningkat menjadi 10.865 metrik ton, sementara penjualan logam timah mencapai 10.984 metrik ton.
Peningkatan produksi tersebut ditopang optimalisasi produktivitas dan penambahan unit operasi di sejumlah area produksi, meliputi Kapal Isap Produksi (KIP), Ponton Isap Produksi (PIP), serta tambang darat kemitraan.
Perseroan juga meningkatkan kegiatan eksplorasi, mengoptimalkan fasilitas pengolahan, dan memperkuat pengawasan wilayah izin usaha pertambangan untuk mendukung kegiatan operasional.
Adapun, TINS mengungkapkan cadangan bijih timah perseroan mencapai 300.000 ton atau dapat tahan untuk ditambah selama 10—15 tahun.
Direktur Produksi & Komersial TINS Ilhamsyah Mahendra menjelaskan sumber daya timah perseroan saat ini berada di sekitar 800.000 ton, sedangkan cadangan timah berada di sekitar 300.000 ton.
“Saya pikir angka-angka tersebut hanya cukup untuk 10—15 tahun. Kami membutuhkan jauh lebih banyak deposit untuk 100 tahun ke depan,” kata Ilhamsyah dalam Indonesia Critical Mineral Conference, Rabu (3/6/2026).
Ilhamsyah mengungkapkan perseroan sedang menggencarkan eksplorasi, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi geografis dan grain counting untuk meningkatkan akurasi dan mempercepat eksplorasi.
Selain eksplorasi, Ilhamsyah menyatakan aktivitas pertambangan perseroan juga dilakukan perbaikan agar tingkat produktivitas tambang meningkat.
(wdh)
