"Jangan semua dilempar ke pak Presiden. Ada Bappisus (Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus) dan BIN dalami semua itu, jangan semua dilempar ke Presiden. Ini kan sudah nyata di depan mata kita," ujar dia.

"Hambatan kita itu kan kita sudah tahu siapa di baliknya. Atau Presiden Prabowo harus melakukan radical break, copot semua birokrat tersebut, harus diganti, jangan cuma jadi beban," ujar dia.

Respons KSP

Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman pada Senin secara mendadak mendatangi kantor PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas), Jakarta. 

Kunjungan guna memastikan program prioritas Presiden berjalan dengan baik, salah satunya adalah Koperasi Merah Putih yang saat ini sedang dilakukan evaluasi dan penyempurnaan.

"Tentunya sesuai dengan tugas pokok saya memastikan memantau bagaimana program prioritas Bapak Presiden ini berjalan dengan baik. Salah satunya adalah Koperasi Merah Putih yang saat ini sedang dilakukan evaluasi termasuk dilakukan penyempurnaan," kata Dudung.

Dudung menjelaskan pihaknya mengakui ada beberapa temuan yang sudah dilihat di lapangan, ada beberapa kendala di samping yang sudah operasional. 

"Kendala-kendalanya adalah sistem supply chain. Yang paling dominan adalah barang-barang dari subsidi, seperti beras, minyak, kemudian gas, kemudian pupuk, gula dan sebagainya. Nah, ini yang selama ini kita lihat dan terjadi hambatan. Saya tentunya yang menyelesaikan bottleneck, jadi sumbatan-sumbatan yang ada," tegasnya.  

KSP, kata dia, telah menjadwalkan akan mengundang Badan Pangan, Bulog, Indofood, Direktur Pupuk, termasuk Direktur Patra Niaga untuk membahas sistem supply chain Koperasi Merah Putih. 

"Artinya, sekali supply jangan kemudian akhirnya terhenti. Nah, ini yang akhirnya terjadi sumbatan-sumbatan atau hambatan-hambatan di lapangan," ujar dia.

(ain)