Bloomberg Technoz, Jakarta - Solusi masalah backlog perumahan di Indonesia yang masih tinggi dengan menggeber program 3 Juta Rumah oleh pemerintah, terhadang persoalan daya beli yang lesu. Rumah subsidi banyak dibangun akan tetapi permintaan dari masyarakat tidak sesuai harapan, terlihat dari tingkat penyerapan yang rendah mengindikasikan progam bertepuk sebelah tangan. Dari target 3 juta rumah, sampai pertengahan tahun, penyerapan rumah subsidi baru 10% memperlihatkan ada persoalan dari sisi hilir yang perlu diatasi agar supply rumah yang terus dibangun bisa terserap oleh pasar.

Dari sisi hulu, para pengembang juga dihadapkan pada tantangan margin yang kian menipis di tengah lonjakan harga bahan baku sehingga berimbas pada kualitas rumah-rumah subsidi yang terkesan seadanya dan dibangun semakin jauh di antah berantah. Laporan utama dilengkapi juga dengan analisis dari pakar perumahan Marco Kusumawijaya yang melontar saran agar persoalan perumahan di Indonesia diatasi secara struktural alih-alih terjebak mengejar kuantitas pembangunan rumah yang sebenarnya akan sulit menyelesaikan isu backlog. 

Persoalan seputar program unggulan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut, menjadi Sorotan Utama dalam Bloomberg Businessweek Indonesia edisi September 2026. Sebelum melahap laporan utama edisi ini, para pembaca bisa menikmati berbagai liputan menarik di rubrik Selasar Peristiwa. Dibuka dengan Sulap 19 Hari Demi Menggaet Setengah Kuadriliun, yang menyoroti kelahiran singkat lembaga baru bernama Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) sebagai bagian dari upaya menggebu pemerintah menarik investasi masuk dari pemodal-pemodal global. Kehadiran PFII dinilai masih menyisakan banyak tanda tanya dan kontroversi termasuk tentang pemberian pajak 0% selama setengah abad pada pemodal sektor inti. Mengapa PFII justru membuka risiko Indonesia terjebak menjadi tujuan 'gelap' seperti Cayman Island dan Bahama alih-alih menjelma seperti Dubai dan Singapura?

Selanjutnya, rubrik selasar akan membahas tentang keengganan para pemodal ventura (Venture Capital/VC) asing masuk ke Indonesia, salah satunya karena aturan baru dari Otoritas Jasa Keuangan yang dinilai terlalu rigid dan menyulitkan VC asing. Ada risiko para VC akan semakin tak memprioritaskan Indonesia sebagai tujuan investasi dan memilih negeri jiran. Ini menjadi kabar buruk ketika sepanjang tahun ini, nilai pendanaan ke startup dalam negeri juga kian susut dengan kemerosotan nilai sampai 40%, melanjutkan tren penurunan sejak 2023.  

Rubrik Selasar selanjutnya membawa pembaca menganalisis arah bank sentral pasca terjadinya guncangan pengunduran diri Perry Warjiyo dari kursi gubernur Bank Indonesia, di tengah memanasnya hubungan dengan otoritas fiskal dan pemerintah sepanjang tahun ini, dalam laporan Berselancar di Atas Tali yang Tipis. Terpilihnya Destry Damayanti sebagai Gubernur BI akan dicermati pasar akan kemana bank sentral akan dikemudikan, apakah mampu mempertahankan kredibilitas dan independensi kebijakan atau akan semakin 'tenggelam' dalam dominasi fiskal?