Meski aliran minyak berkurang, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya terus menaikkan kuota selama perang.
Langkah ini bertujuan untuk untuk secara nominal menyelesaikan pembalikan kebijakan pembatasan produksi yang diberlakukan pada 2023, serta berpotensi memberikan kelonggaran tambahan bagi beberapa anggota untuk meningkatkan produksi begitu pertempuran mereda.
Meskipun koalisi tersebut secara resmi masih memiliki cadangan pasokan tertahan yang perlu dipulihkan, pelaksanaannya akan rumit karena kapasitas produksi banyak anggota telah menurun sejak pembatasan diumumkan. Situasi perang membuat gambaran ini menjadi lebih kompleks.
Pekan lalu, eskalasi konflik kembali mengguncang harga minyak, setelah Presiden AS Donald Trump memerintahkan serangan baru terhadap fasilitas Iran dan Republik Islam Iran membalas dengan menyerang pangkalan-pangkalan AS di kawasan tersebut.
"Untuk saat ini, OPEC+ lebih banyak menggeser angka produksi di atas kertas daripada di pasar fisik," ujar Jorge Leon, kepala analisis geopolitik di Rystad Energy yang sebelumnya bekerja di sekretariat OPEC.
"Dampak nyata baru akan terasa jika dan ketika Selat Hormuz kembali dibuka sepenuhnya; saat itulah kelompok tersebut mungkin tiba-tiba beralih dari mengelola ekspor yang terbatas menjadi menghadapi lonjakan surplus."
Pertemuan bulanan berikutnya dari sub-kelompok tersebut akan digelar pada 4 Oktober.
Prioritas berikutnya bagi OPEC+ adalah audit mengenai seberapa banyak setiap anggota dapat memproduksi secara fisik, yang akan digunakan dalam menghitung batas produksi anggota untuk tahun 2027.
Tinjauan ini harus diselesaikan pada akhir bulan ini, dan kemudian dibahas oleh para menteri minyak saat aliansi penuh bertemu pada akhir November.
"Fokus kini beralih dari penyesuaian produksi bulanan menuju perdebatan yang jauh lebih krusial mengenai tahun 2027," ujar Leon. "Proses tersebut kemungkinan akan jauh lebih sulit dan sensitif secara politis."
(bbn)
