“Jadi untuk feedstock, kalau bicara bioetanol, potensinya ada di seluruh negara kita. Gorontalo punya jagung, NTT tebu, Papua bisa bangun tebu, ketela bisa dihasilkan dari Sumatra Selatan khususnya, dan Jawa juga potensi tebunya banyak,” katanya.
Pemerintah optimistis target implementasi E20 pada 2028 dapat tercapai melalui perumusan spesifikasi teknis pencampuran bioetanol secara bertahap, mulai dari kadar 10% hingga 20%.
“Nah, ini sedang arahan Pak Menteri SDM adalah 2028 kita bisa mulai. Sehingga, hari ini juga kita mengonsolidasikan untuk persiapan-persiapan bagaimana spek untuk bioetanolnya untuk masuk ke campuran 10%, bagaimana spesifikasi bioetanol untuk campuran ke 20%,” katanya.
"Kita harus memastikan bahwa standar mutu dan performa mesin kendaraan tetap terjaga optimal saat transisi bahan bakar ini diterapkan," tambah Eniya menegaskan kesiapan teknis pemerintah.
Untuk mendukung ketercukupan pasokan bahan baku E20, pemerintah memproyeksikan kebutuhan pembangunan sekitar 20 pabrik pengolahan baru di Tanah Air.
“Dan plan-nya di awal kita butuh sekitar 20 pabrik, dan berkapasitas kalau bisa lebih dari 40.000 kiloliter per tahun, sehingga kita bisa menyediakan untuk feedstock-nya E20,” tegas Eniya.
Sebelumnya, Kementerian ESDM akan merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 40/2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).
Eniya menyatakan revisi aturan ini dilakukan agar implementasi pencampuran bioetanol ke bahan bakar minyak (BBM) dapat berjalan optimal.
"Ada undangan untuk membahas revisi Perpres 40 yang mengatur gula dan etanol. Kita sesuaikan dengan arahan Pak Presiden untuk menambah target tersebut," ujar Eniya saat ditemui dalam agenda Pekan Riset Sawit Indonesia 2026, Senin (20/7/2026).
Revisi regulasi ini juga mencakup pengaturan kapasitas pencampuran (blending) serta pembukaan ruang yang lebih luas bagi keterlibatan sektor swasta.
Pemerintah juga berencana menerapkan skema mandatori bioetanol bagi swasta seperti yang sukses diterapkan pada program biodiesel.
"Kita mendorong agar swasta juga bisa memproduksi. Jadi tidak hanya melihat BUMN. Konsep arahan Pak Menteri [ESDM] adalah mengadopsi kesuksesan program biodiesel ke bioetanol," kata Eniya menambahkan.
Adapun pengujian dan pengkajian aspek teknis bioetanol tersebut akan dijalankan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di bawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.
BRIN juga akan berfokus pada riset formulasi bioetanol agar standar mutu yang dihasilkan konsisten. Langkah tersebut mencakup pemetaan teknologi konversi bahan baku lokal seperti tebu, jagung, dan singkong menjadi bioetanol tingkat bahan bakar (fuel grade ethanol).
Melalui keterlibatan BRIN, pemerintah optimistis seluruh proses kaji terap teknologi dan standardisasi E20 dapat diselesaikan tepat waktu sebelum target implementasi pada tahun 2028. Hasil riset teknis dari BRIN nantinya akan menjadi dasar acuan regulasi bagi Kementerian ESDM dalam menerbitkan izin edar resmi.
(smr/ros)
