Namun, batas tersebut berpotensi melonjak drastis seiring dengan meningkatnya harga CPO pasar global.
Dua Tekanan
Menurut Yayan, ada dua lapisan tekanan biaya yang harus dihadapi oleh para pelaku usaha di sektor pertambangan akibat dampak cuaca ekstrem El Niño.
Tekanan pertama berasal dari kenaikan harga per liter BBM, sementara tekanan kedua muncul dari tingkat konsumsi bahan bakar yang menjadi lebih boros.
“Ada dua lapis kenaikan yang menekan sektor ini di bawah El Niño. Pertama harga per liter naik. HIP Biodiesel bergerak naik mengikuti CPO, jadi harga untuk tambang bisa menembus Rp20.000-an per liter bila CPO melonjak drastis,” jelasnya.
Penjelasan tersebut menegaskan pergerakan HIP Biodiesel yang berbanding lurus dengan harga CPO akan membebankan kenaikan biaya operasional secara langsung kepada pelaku pertambangan.
Beban biaya ini makin bertambah berat karena penggunaan konsentrasi biodiesel yang lebih tinggi cenderung memicu penurunan efisiensi konsumsi bahan bakar pada mesin.
Yayan mengutip data dari Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) yang menunjukkan penggunaan bahan bakar B50 mengalami peningkatan efisiensi konsumsi yang lebih rendah dibandingkan dengan formulasi sebelumnya.
“Kalau dari data Perhapi, B50 dilaporkan sekitar 10% lebih boros [konsumsi] dibandingkan dengan B40, sehingga biaya bahan bakar per kilometer naik dua arah: harga naik dan pemakaian naik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yayan menerangkan skema penanggungan selisih HIP Biodiesel yang berlaku saat ini.
Dalam perhitungannya, beban selisih harga tersebut dibagi secara seimbang antara dana kelolaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk pemakai bersubsidi dan konsumen nonsubsidi melalui penetapan harga jual yang lebih tinggi.
Mekanisme pasar ini membuat sektor non-PSO harus menanggung penuh dampak gejolak harga komoditas sawit.
Ketiadaan bantalan subsidi menyebabkan setiap kenaikan HIP Biodiesel langsung tertransmisi menjadi lonjakan biaya operasional BBM di lapangan pertambangan.
“Jadi tekanan ke sektor tambang memang nyata dan membesar saat El Niño,” ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Perhapi Sudirman Widhy mengatakan konsumsi bahan bakar biodiesel B50 untuk alat tambang lebih boros 7%—10% dibandingkan dengan penggunaan B40.
“Berdasarkan hasil analisis dari uji coba yang telah dilakukan beberapa pihak, penggunaan B50 ini ditengarai membuat penggunaan bahan bakar lebih boros sekitar 7%—10% dibandingkan dengan penggunaan B40. Ini berarti ada tambahan biaya kembali,” ungkap Sudirman saat dihubungi, Kamis (25/6/2026).
Tambahan biaya itu dinilai Perhapi akan makin membebani pelaku industri, mengingat bahan bakar merupakan salah satu komponen terbesar dalam operasional pertambangan.
“Porsinya diperkirakan mencapai 30% hingga 35% dari total biaya keseluruhan operasional perusahaan tambang,” tambahnya.
Selain konsumsi yang lebih tinggi, biaya logistik pengadaan biodiesel juga menjadi perhatian asosiasi.
“Karena sebagian besar lokasi tambang berada di wilayah terpencil yang membutuhkan biaya transportasi lebih mahal dari fasilitas produksi biodiesel,” jelasnya.
Terkait dengan dampak El Niño terhadap kenaikan harga CPO di dalam negeri, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) telah memperingatkan Indonesia berisiko mengalami kekurangan CPO pada tahun depan seiring dengan hadirnya fenomena iklim yang siap menekan volume panen nasional.
Gapki mencatat, ancaman strong El Niño dan kondisi positive Indian Ocean Dipole (IOD) yang menyebabkan kekeringan tanpa hujan hingga akhir tahun berpotensi memangkas produksi CPO secara signifikan pada 2027.
“Jika tidak terjadi El Niño, perkiraan produksi kita di tahun depan bisa naik menjadi 59,5 juta ton. Namun, akibat dampak El Niño, kami memproyeksikan terjadi penurunan produksi sebesar 9,85% atau berkurang sekitar 5 juta ton, sehingga total produksi bisa turun menjadi 53 juta ton,” jelas Ketua Umum Gapki Eddy Martono melalui keterangan tertulis dikutip Rabu (2/9/2026).
Kondisi penurunan produksi hingga ke angka 53 juta ton ini dinilai sangat mengkhawatirkan karena tidak seimbang dengan lonjakan konsumsi dalam negeri.
Konsumsi domestik terus meningkat, di mana sektor biodiesel saja diperkirakan membutuhkan alokasi CPO sebesar 16,5% hingga mencapai lebih dari 17,4 juta ton.
Sebagai konsekuensi dari ancaman kekurangan produksi tersebut, Indonesia terpaksa mengorbankan alokasi ekspor demi mengamankan kebutuhan dalam negeri.
Volume ekspor CPO yang pada tahun lalu mencapai 32 juta ton diproyeksikan bakal merosot menjadi 27 juta ton atau turun 5 juta ton.
Penurunan volume ekspor ini berisiko mengurangi penerimaan dana kelolaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) untuk mendukung subsidi biodiesel, baik secara volume maupun secara finansial.
“Selain itu, keterbatasan stok juga berpotensi menekan harga CPO domestik dan pada akhirnya berdampak negatif pada harga tandan buah segar [TBS] di tingkat petani,” jelasnya.
(smr/wdh)
