“Intinya, kunci reformasi LPG dalam jangka pendek bukan CNG atau kompor listrik. Fokus utamanya ada pada penyesuaian HJE dan pembenahan distribusi. Dua instrumen tersebut yang paling menentukan apakah reformasi subsidi benar benar menghasilkan penghematan fiskal sebelum memasuki 2029,” tegas Yusuf.
Yusuf menyatakan kenaikan anggaran subsidi LPG 3 Kg dalam RAPBN 2027 dipengaruhi dua faktor, yakni subsidi per kg naik hampir 13% dan volume alokasi subsidi naik sekitar 11,8%
Dia mencatat, dari tambahan anggaran subsidi LPG 3 Kg Rp23,7 triliun, sekitar Rp10,7 triliun berasal dari kenaikan volume dan sekitar Rp13 triliun berasal dari kenaikan subsidi per kg.
“Kenaikan subsidi per kilogram terutama dipengaruhi asumsi makro. Kurs diasumsikan melemah dari Rp16.500 menjadi Rp17.500 per dolar, sementara ICP naik dari US$70 menjadi US$75 per barel,” tegas dia.
Yusuf meyakini lebih dari separuh kenaikan anggaran subsidi LPG 3 Kg berasal dari perubahan asumsi biaya, bukan ekspansi kebijakan subsidi.
Begitu juga dari sisi volume, dia mencatat dalam dua tahun terakhir pertumbuhannya hanya sekitar 5,2% atau rata-rata 2,6% per tahun.
“Angka ini masih sejalan dengan tren historis. Persoalan yang lebih besar justru ada pada kuota 2026 sebesar 8 juta ton yang cukup ketat dan berpotensi menimbulkan kekurangan bayar pada 2027,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Yusuf memandang pengetatan subsidi LPG 3 Kg tidak berarti pemerintah sedang mengurangi jumlah penerima secara drastis. Dia mencatat arah kebijakan yang bakal dilakukan pemerintah adalah mengubah mekanisme dari subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis penerima.
“Tujuannya menutup kebocoran serta memastikan subsidi diterima kelompok yang berhak. Target 66,4 juta penerima pada 2029 menunjukkan cakupan subsidi masih sangat luas,” tegas Yusuf.
Adapun, Kementerian ESDM berulang kali mengumumkan rencana pengendalian konsumsi LPG 3 Kg bersubsidi.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan bahwa program kompor listrik yang dicanangkan berjalan pada 2027 memiliki anggaran khusus mencapai Rp815,56 miliar.
Bahlil menambahkan kompor listrik tersebut akan menggunakan model dan teknologi terbaru. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan efisiensi energi masyarakat dengan kualitas alat yang lebih mumpuni.
"Sebenarnya dahulu sudah pernah mau diimplementasikan. Ada model kompor listrik yang model baru. Jadi memang makin ke sini ada teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan teknologi kompor listrik yang lama," kata Bahlil saat ditemui usai Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (15/6/2026).
Saat ini, Kementerian ESDM tengah melakukan kajian mendalam terkait dengan efektivitas dari pembaruan perangkat memasak tersebut.
Dirjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman memastikan subsidi yang dibutuhkan CNG 3 kg bakal lebih rendah sekitar 30%–40% dibandingkan subsidi yang dibutuhkan gas melon.
Akan tetapi, Laode masih belum dapat mengungkapkan potensi penghematan yang didapatkan dari pemanfaatan CNG 3 kg.
“Itu disubsidi, tapi subsidinya menghemat 30-40%. Artinya subsidinya masih lebih rendah dari subsidi LPG,” tegas Laode di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (11/8/2026).
Dalam RAPBN 2027, pemerintah berencana mentransformasi kebijakan subsidi LPG 3 kg dari subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis penerima manfaat secara bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi sosio-ekonomi masyarakat.
Pemerintah menyiapkan fitur pendataan konsumen berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta pencocokan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Selain itu, pemerintah berencana mengevaluasi HJE LPG 3 kg tahun depan dengan menyelaraskannya terhadap kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat.
Anggaran subsidi LPG 3 kg tahun depan dicanangkan senilai Rp114,1 triliun, naik 26,22% dari outlook APBN 2026 yang dipagu Rp90,4 triliun.
Kuota subsidi LPG 3 Kg dalam RAPBN 2027 dicanangkan sebanyak 8,94 juta ton, naik 11,75% dari outlook APBN 2026 sebanyak 8 juta ton.
(azr/naw)
