Magdalena Del Valle - Bloomberg News

Bloomberg, Pemerintah di seluruh dunia semakin kehabisan ruang untuk melindungi konsumen dari lonjakan harga energi akibat perang di Iran dan krisis lainnya. Menurut studi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), biaya subsidi bahan bakar berpotensi menelan biaya lebih dari US$1 triliun atau sekira Rp17.872 triliun tahun ini.

Laporan Program Pembangunan PBB (UNDP) yang dirilis pada Jumat (2/10/2026) menyebut intervensi kebijakan global untuk meredam dampak kenaikan harga pangan dan energi akan semakin sulit dipertahankan akibat tingginya biaya pinjaman dan fenomena El Niño yang diperkirakan akan menjadi yang terkuat dalam catatan sejarah.

UNDP memperingatkan bahwa beberapa bulan ke depan akan menjadi masa krusial bagi pemerintah yang telah menerapkan pembatasan harga, subsidi, dan pengembalian pajak. Pasalnya, harga minyak yang masih di atas US$100 per barel dan biaya pinjaman yang tinggi semakin menekan anggaran yang sudah tertekan.

"Prospek dalam beberapa minggu dan bulan ke depan tidak pasti karena kami tidak melihat jalan keluar yang jelas dari krisis tiga dimensi ini," ujar Kepala Ekonom UNDP George Gray Molina, merujuk pada perang di Iran, biaya pinjaman, dan fenomena cuaca El Niño.