Bloomberg Technoz, Jakarta – Ekonom menilai pembatasan pembelian Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite untuk masyarakat desil 9 dan 10 masih tetap berisiko memberikan celah kebocoran anggaran subsidi dan kompensasi energi.

Analis senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P. Sasmita memandang kebijakan tersebut memang berpotensi mengurangi kebocoran, tetapi tidak dapat diasumsikan langsung efektif mencegah hingga 100%.

Persoalannya, kata Ronny, desil merupakan klasifikasi kesejahteraan rumah tangga, sedangkan transaksi BBM terjadi pada level individu, kendaraan, dan aktivitas ekonomi.

“Jadi ada potensi mismatch antara unit data kesejahteraan dengan unit penerima subsidi,” kata Ronny ketika dihubungi, Sabtu (15/8/2026).

“Seseorang bisa masuk rumah tangga desil 9, tetapi kendaraan yang digunakan merupakan kendaraan operasional usaha milik orang lain. Sebaliknya, pengemudi atau pekerja yang menggunakan kendaraan milik perusahaan belum tentu memiliki kondisi ekonomi yang sama dengan pemilik kendaraan,” tegas dia.