"Operasi Economic Fury yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Scott Bessent telah menghancurkan ekonomi Iran," ujar Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, kepada Fox News pada 10 Agustus. Dia menambahkan bahwa Iran mungkin mampu "menahan serangan bom," namun rakyat Iran sebenarnya lebih takut kepada Bessent dibandingkan Menteri Pertahanan Pete Hegseth.
Trump menyampaikan pandangan serupa kepada Axios pada hari Minggu (9/8), dengan menyatakan bahwa dirinya kini mengambil pendekatan yang lebih tenang terhadap Iran. "Kami hanya memantau Iran yang sedang dihantam inflasi tinggi dan fakta bahwa mereka sudah kehabisan uang." Beberapa minggu sebelumnya, Bessent juga menyampaikan nada serupa di Fox News dengan menegaskan, "Pemerintah Iran telah menyengsarakan rakyatnya sendiri, dan kami akan terus menekan mereka."
Pandangan tersebut sejalan dengan argumen sejumlah analis yang menilai rezim Iran kini berada di ambang keruntuhan ekonomi. Selain itu, celah bagi Teheran untuk menghindari sanksi melalui negara pihak ketiga—seperti Uni Emirat Arab (UEA)—juga makin menyempit.
"Ketika wilayah hukum yang dulunya dimanfaatkan untuk menghindari sanksi, termasuk UEA, menjadi makin tidak ramah terhadap transaksi keuangan dan perdagangan ilegal Iran, ditambah dengan berkurangnya ketergantungan pasar global pada komoditas Iran, maka sanksi AS yang ada saat ini menjadi jauh lebih efektif," kata Miad Maleki, mantan pejabat sanksi Departemen Keuangan AS yang kini menjadi peneliti senior di Foundation for Defense of Democracies.
Namun, teori tersebut berbenturan dengan fakta sejarah bahwa AS telah menjatuhkan sanksi kepada Iran—seperti halnya pada beberapa negara lain—selama puluhan tahun tanpa pernah berhasil memicu perubahan politik yang signifikan. Contoh nyata lainnya adalah Korea Utara dan Kuba, yang belakangan ini juga kembali menjadi sasaran kebijakan Trump.
AS telah menambahkan sekitar 2.200 sanksi baru terhadap Teheran sejak Trump mulai menumpuk berbagai pembatasan pada 2018, menurut data Jeremy Paner, mitra di Hughes Hubbard & Reed yang memantau penetapan sanksi di sektor minyak dan petrokimia Iran. Sekitar 350 di antaranya merupakan bagian dari gelombang sanksi Economic Fury yang diusung Bessent.
Sejauh ini, deretan sanksi tersebut tetap gagal memaksa Teheran melunakkan sikap terkait program nuklirnya, melepas cengkeramannya di Selat Hormuz, maupun dalam isu-isu strategis lainnya.
"Rezim ini sangat berakar kuat," kata David Tannenbaum, direktur di Blackstone Compliance Services, sebuah firma konsultan yang berfokus pada kebijakan sanksi. Meskipun sanksi tetap berguna untuk memotong pasokan sumber daya bagi rezim tersebut, ia menambahkan, "Saya tidak yakin langkah ini akan mampu mengubah rezim. Saya juga tidak berpikir ini akan memicu mereka untuk menghentikan program nuklirnya."
Saat diminta tanggapan mengenai pendekatan baru ini, seorang pejabat Gedung Putih menyatakan bahwa sanksi dan blokade laut telah membuat Iran benar-benar bangkrut. Pejabat tersebut juga mengklaim bahwa Trump masih memiliki banyak opsi opsi kebijakan yang dapat dieksekusi dalam beberapa bulan ke depan, meski tanpa merinci opsi apa saja yang dimaksud.
AS memang masih memiliki cara untuk mempersulit Teheran menjual minyaknya atau membawa pulang hasil penjualannya. Namun, setiap eskalasi sanksi membawa risiko biaya diplomatik yang makin tinggi—disertai ketidakpastian yang kian besar apakah dampak kerusakan ekonomi tersebut benar-benar akan berujung pada konsesi politik.
Salah satu langkah ketat yang bisa diambil adalah menargetkan China dan India, dua pembeli minyak Iran terbesar—dengan China menyerap lebih dari 90% total ekspor minyak dari Teheran. Sanksi terhadap entitas yang memfasilitasi transaksi ini akan langsung memangkas pendapatan minyak Iran secara signifikan.
AS sebenarnya telah menjatuhkan sanksi kepada beberapa kilang independen dan perusahaan China sejak konflik dengan Iran memanas. Namun, Washington hingga kini masih menahan diri untuk tidak menyasar bank-bank besar China yang membiayai perdagangan tersebut.
Sanksi terhadap lembaga keuangan besar China memang berpotensi memangkas pendapatan minyak Iran, namun langkah itu berisiko membuka konflik baru dengan Beijing jelang rencana pertemuan antara Trump dan President China Xi Jinping pada September mendatang.
"Jika kita berniat menerapkan strategi yang lebih agresif, pertimbangannya tidak lagi sekadar bilateral, melainkan akan meluas menjadi multilateral," kata Jess Hoversen, mantan pejabat OFAC yang kini menjabat sebagai kepala ekonom di platform perbankan digital Column.
Target potensial lainnya adalah jaringan penukaran valuta asing di negara-negara seperti Uni Emirat Arab yang membantu Iran membawa pulang dananya. Setelah menjual minyak, Iran masih membutuhkan perusahaan penukaran valuta asing serta perantara untuk mengonversi pembayaran—yang sering kali diterima dalam bentuk yuan—menjadi mata uang yang bisa digunakan secara nyata oleh Teheran. Meski begitu, langkah ini saja dinilai tidak akan memberi dampak signifikan.
"Apakah hal itu akan membuat Iran menyerah?" kata Paner. "Kemungkinan besar tidak, jika hanya mengandalkan cara itu saja."
(bbn)
