Sementara untuk pengguna, dengan penggunaan motor listrik juga diperkirakan dapat menghemat biaya BBM sekitar Rp2,68 juta per tahun.
Berdasarkan rasio tersebut, Budi bersama Aismoli memperkirakan peralihan 5 juta sepeda motor ke listrik secara ilustratif dapat mengurangi konsumsi BBM sekitar 1,78 miliar liter per tahun. Sementara peralihan 10 juta unit berpotensi mengurangi konsumsi sekitar 3,56 miliar liter per tahun.
"Kalau dilakukan dalam skala jutaan kendaraan, manfaatnya bukan hanya dirasakan pemilik motor melalui biaya operasional yang lebih rendah. Negara juga memiliki peluang mengurangi konsumsi BBM dan ruang fiskal yang selama ini diperlukan untuk menjaga harga energi. Karena itu, motor listrik harus mulai dilihat sebagai bagian dari solusi efisiensi energi nasional," terangnya.
Kendati begitu, Budi tetap menekankan percepatan adopsi motor listrik tidak cukup hanya mengandalkan perubahan kebijakan BBM.
Pemerintah dan industri perlu memastikan kendaraan listrik memiliki harga yang kompetitif, kualitas dan keselamatan yang baik, serta didukung ketersediaan suku cadang dan layanan purnajual.
Penguatan infrastruktur pengisian dan penukaran baterai juga dinilai penting agar masyarakat memiliki alasan yang kuat untuk beralih dari motor berbahan bakar minyak. Menurutnya penataan subsidi BBM dan percepatan adopsi kendaraan listrik pada akhirnya dapat berjalan beriringan. Subsidi dapat semakin diarahkan kepada masyarakat yang membutuhkan, sementara konsumen yang memiliki kemampuan dan kebutuhan untuk beralih mendapatkan pilihan mobilitas yang lebih efisien.
"Yang ingin kita bangun bukan sekadar lebih banyak motor listrik di jalan. Kita ingin masyarakat memiliki pilihan mobilitas yang semakin ekonomis sekaligus membantu Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Kalau ekosistemnya semakin kuat, manfaatnya akan dirasakan konsumen, industri, maupun negara," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada hari ini, Selasa (11/8/2026). Pertemuan tersebut membahas rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi Pertalite khusus untuk orang kaya atau masyarakat desil 9 dan 10.
"Mungkin yang kuartil 9, 10 supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan," kata Purbaya kepada awak media di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (11/8/2026).
Di sisi lain, Bahlil mengklaim Pertalite masih sering digunakan oleh masyarakat kelas atas yang masuk ke kategori desil 9 dan desil 10.
Dia berharap pembatasan pembelian Pertalite tersebut bakal menghemat subsidi dan kompensasi energi, namun dia belum dapat mengungkapkan besarannya.
“Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden,” tegas Bahlil.
Pembatasan pembelian Pertalite juga ditegaskan tidak dirancang untuk menyasar pengguna roda dua atau sepeda motor. Sebagai informasi, total pagu anggaran subsidi energi dalam APBN 2026 mencapai Rp210,06 triliun.Dengan perincian anggaran subsidi Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) mencapai Rp25,14 triliun; subsidi LPG tabung 3 Kg mencapai Rp80,26 triliun; dan subsidi listrik sebanyak Rp104,64 triliun.
Apabila digabungkan dengan anggaran kompensasi energi, maka anggaran subsidi dan kompensasi energi Indonesia pada 2026 dipatok senilai Rp381,3 triliun.
(ain)
