Jalur pelayaran vital yang menghubungkan pasokan bahan baku dari kawasan konflik Iran dan Amerika Serikat (AS) tersebut hingga kini belum dapat dipastikan kapan akan beroperasi normal kembali.
“Masih belum stabil keadaan geopolitik. Kami perkirakan 1—3 tahun ke depan penyerapan limonit masih cenderung melemah, karena masih harus memastikan pasokan asam sulfat ini," lanjutnya.
Belum Cukup
Kondisi ketidakpastian logistik global ini menurut Djoko menjadi tantangan berat bagi industri pengolahan nikel dalam negeri.
Akibatnya, stimulus fiskal yang diberikan pemerintah untuk mendorong pasar kendaraan listrik domestik dinilai belum cukup kuat untuk mengatasi hambatan rantai pasok pada industri hulu.
Adapun, terganggunya pasokan asam sulfat impor menegaskan betapa rentannya rantai pasok industri hilirisasi nikel di Indonesia terhadap dinamika geopolitik global.
Meskipun Indonesia memiliki cadangan bijih nikel terbesar di dunia, ketergantungan pada reagen (bahan kimia pembantu) dari luar negeri menjadi celah kritis yang dapat menghambat ambisi negara untuk menjadi pemain utama dalam ekosistem kendaraan listrik global.
“Selain logistik, proses pengolahan limonit menggunakan teknologi HPAL juga memiliki karakteristik yang sangat kompleks dan membutuhkan biaya investasi yang tinggi,” ungkapnya.
APNI mencatat ketersediaan asam sulfat dalam jumlah besar dan harga yang stabil menjadi syarat mutlak agar pabrik pemurnian dapat beroperasi pada kapasitas optimal.
Ketika pasokan terputus, efisiensi produksi akan merosot dan secara otomatis menekan volume penyerapan bijih limonit dari penambang hulu.
Di sisi lain, Djoko mengakui bahwa insentif PPN DTP 100% dari pemerintah memang efektif dalam merangsang permintaan kendaraan listrik di tingkat konsumen akhir.
Namun, agar dampak ekonomi dari stimulus fiskal tersebut dapat dirasakan hingga ke tingkat penambang bijih nikel lokal, konektivitas dan integrasi dari sektor hulu ke hilir harus dipastikan berjalan tanpa hambatan teknis maupun logistik.
“Kalau efeknya mau sampai ke penambang bijih nikel lokal, konektivitas dan integrasi dari sektor hulu ke hilir harus dipastikan berjalan tanpa hambatan teknis maupun logistik,” jelasnya.
Ke depan, diversifikasi jalur pasokan bahan baku kimia dan penguatan rantai pasok dalam negeri akan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas industri hilirisasi.
Menurutnya, tanpa adanya kemandirian pada pasokan bahan kimia pembantu, potensi melimpahnya cadangan limonit Indonesia belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung percepatan transisi energi nasional.
Untuk diketahui, dalam jalur hidrometalurgi, asam sulfat (H₂SO₄) yang berasal dari sulfur merupakan pereaksi atau reagen utama pada teknologi HPAL.
Metode ini menyasar pengolahan bijih nikel kadar rendah (limonit) yang sulit diekstrak secara efektif menggunakan metode peleburan biasa. Asam sulfat bertindak melarutkan nikel dan kobalt secara selektif dari matriks batuan limonit.
Larutan asam hasil ekstraksi ini nantinya diproses lebih lanjut menjadi mixed hydroxide precipitate (MHP) maupun nikel sulfat murni, yang merupakan komponen kunci dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik.
Adapun, saat ini Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memeberikan kabar terbaru mengenai besaran insentif untuk kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) tahun ini.
Untuk roda empat, kata dia, ada yang akan diberikan bebas PPN DTP 100%, dan juga ada yang akan diberikan hanya sebesar 40% saja. Ini akan bergantung terhadap basis bahan baku baterainya.
"Untuk mobil bervariasi, ada yang 100% bebas PPN ditanggung pemerintah, ada yang 40%, tergantung baterai," ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (7/5/2026).
Sementara itu, untuk roda dua atau motor, pemberian insentif akan diberikan sebesar Rp5 juta. Untuk tahap pertama, pemberian dilakukan masing-masing sebanyak 100.000 unit.
Rencananya, implementasi akan mulai diberlakukan mulai Juni 2026. Namun, Purbaya menyatakan, besaran anggaran yang disiapkan hingga saat ini masih dihitung.
"Nanti anggarannya kita hitung dan siapkan. [Hal] yang jelas saya ingin masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya ada dorongan tambahan di ekonomi," kata dia.
"Dan juga [diharapkan] ada switch dari pemakaian BBM ke listrik, sehingga impor BBM atau minyak kita bisa berkurang dan membantu daya tahan ekonomi. Itu tujuan kita dari sisi energinya,” ungkapnya.
(smr/wdh)
