“Kalau dibandingkan dengan LFP, NMC memiliki keunggulan komparatif yang signifikan dalam hal kepadatan energi yang lebih tinggi dan jarak tempuh kendaraan yang lebih jauh,” sebut Arif.
“Jadi kami rasa insentif pemerintah akan meningkatkan daya saing harga kendaraan listrik berbasis nikel bagi konsumen di pasar domestik."
Pergeseran Industri
Lebih lanjut, Arif menyatakan peta kekuatan industri nikel dalam negeri kini sedang mengalami pergeseran strategi pengolahan secara signifikan.
"Pergeseran dari dominasi RKEF [rotary kiln electric furnace] menuju pertumbuhan agresif smelter HPAL sedang dan akan terus terjadi. Pada masa depan, HPAL akan menjadi tulang punggung baru hilirisasi nikel Indonesia untuk menyokong rantai pasok kendaraan listrik global," terangnya.
Dia menjelaskan smelter HPAL memiliki peran mendasar dalam mengolah nikel kadar rendah atau limonit menjadi MHP. Komoditas tersebut nantinya diproses lebih lanjut menjadi nikel sulfat hingga katoda EV.
"Pengolahan dan pemurnian nikel kadar rendah menjadi MHP yang kemudian diolah menjadi nikel sulfat dan katoda EV. Permintaan bahan baku EV global terus tumbuh dalam jangka panjang seiring akselerasi transisi energi," tambahnya.
Sebagai informasi, berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) hingga periode 2024—2025, industri pemurnian nikel Indonesia masih didominasi oleh smelter RKEF alih-alih HPAL.
Jumlah smelter RKEF yang beroperasi secara komersial tercatat mencapai sekitar 49 unit dengan puluhan lini produksi lainnya dalam tahap konstruksi.
Di sisi lain, smelter HPAL yang telah beroperasi berkisar 6—7 fasilitas, diikuti oleh belasan proyek hidrometalurgi baru yang sedang dibangun untuk memenuhi target kapasitas mendatang.
Adapun, smelter HPAL menggunakan metode hidrometalurgi dengan ekstraksi asam sulfat bertekanan tinggi untuk memproses bijih nikel limonit. Tujuan utama pendirian HPAL adalah menghasilkan MHP hingga nickel sulfate, yang merupakan prekursor utama baterai EV.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers, Kamis (7/5/2026), sempat membocorkan pemerintah tengah mempersiapkan insentif untuk kendaraan listrik.
Untuk EV roda empat, kata dia, ada yang akan diberikan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100%, dan juga ada yang akan diberikan hanya sebesar 40% saja. Ini akan bergantung terhadap basis bahan baku baterainya.
"Untuk mobil bervariasi, ada yang 100% bebas PPN ditanggung pemerintah, ada yang 40%, tergantung baterai," ujar Purbaya.
Sementara itu, untuk roda dua atau motor, pemberian insentif akan diberikan sebesar Rp5 juta. Untuk tahap pertama, pemberian dilakukan masing-masing sebanyak 100.000 unit.
Rencananya, implementasi akan mulai diberlakukan mulai Juni 2026. Namun, Purbaya menyatakan besaran anggaran yang disiapkan hingga saat ini masih dihitung.
"Nanti anggarannya kita hitung dan siapkan. [Hal] yang jelas saya ingin masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya ada dorongan tambahan di ekonomi," kata dia.
"Dan juga [diharapkan] ada switch dari pemakaian BBM ke listrik, sehingga impor BBM atau minyak kita bisa berkurang dan membantu daya tahan ekonomi. Itu tujuan kita dari sisi energinya,” tambahnya.
Purbaya juga menyebut kendaraan listrik dengan basis baterai nikel akan memperoleh pemotongan pajak yang lebih besar.
“Itu kan kalau mobil yang baterainya nikel, PPN-nya ditanggung 100%. Kalau yang nonnikel, di bawah itu,” kata Purbaya.
(wdh)
