“Kalau ada subholding yang fokus pada energi baru terbarukan ini akan mempercepat proses migrasi tadi. Iya itu kan nanti akhirnya kan tidak fokus dan tidak urgen seolah-olah gak urgen, padahal itu kan yang tuntutan yang paling penting untuk segera menggantikan pembangkit batu bara ke energi baru terbarukan,” tegas dia.
Adapun, dalam RUPTL PLN 2025—2034, PLN bakal menambah kapasitas listrik terpasang mencapai 69,5 gigawatt (GW) pada periode 2025 sampai dengan 2034.
Sebagian besar kapasitas setrum itu berasal dari pembangkit EBT mencapai 42,6 GW, sekitar 61% dari keseluruhan rencana kapasitas terpasang.
Sementara itu, PLN memiliki ruang sebesar 16,6 GW untuk menambah kapasitas listrik dari pembangkit fosil. Alokasi pembangkit fosil itu mengambil porsi mencapai 24% dari total kapasitas pembangkit dalam dokumen RUPTL tersebut.
Di sisi lain, PLN bakal ikut mendorong investasi pada kapasitas penyimpanan listrik atau storage mencapai 10,3 GW selama 10 tahun mendatang.
Menurut hitung-hitungan PLN, peluang investasi untuk pembangkit selama 10 tahun mendatang mencapai Rp2.133,7 triliun, sekitar 73% dialokasikan untuk pengembang swasta atau independent power producer (IPP).
Perinciannya, alokasi investasi untuk IPP sebanyak Rp1.566,1 triliun dengan porsi pembangkit EBT sebesar Rp1.341,8 triliun dan non EBT mencapai Rp224,3 triliun.
Sementara itu, porsi investasi pembangkit PLN mencapai Rp567,6 triliun. Dari alokasi itu, rencana investasi PLN sebesar Rp340,6 triliun untuk pembangkit EBT, dan sisanya Rp227 triliun untuk pembangkit non EBT.
Sekadar informasi, holding PLN saat ini memiliki sekitar 4 subholding, 6 anak usaha, dan terafiliasi atau memiliki saham pada 3 perusahaan.
Empat subholding tersebut antara lain; PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI), PT PLN Indonesia Power, PT PLN Nusantara Power, dan PT PLN Icon Plus.
PT PLN EPI tercatat memiliki sekitar 6 anak perusahaan, PT PLN IP memiliki sekitar 6 anak perusahaan, PT PLN NP memiliki sekitar 10 anak perusahaan, dan PT PLN Icon Plus memiliki 1 anak perusahaan.
Sejumlah anak perusahaan subholding tersebut juga memiliki entitas usaha lain. Sebagai contoh PLN IP memiliki anak usaha PLN Indonesia Power Renewables, anak usaha tersebut memiliki sekitar 8 entitas usaha di bawahnya.
Sementara itu, anak usaha holding PLN, antara lain; PT PLN Nusada Daya, PT PLN Mandau Cipta Tenaga Nusantara, PT PLN Batam, PT PLN Electricity Services, PT PLN Enjiniring, PT PLN Energy Management Indonesia.
Lalu, entitas afiliasi PLN terdiri atas; PT Geo Dipa Energy, PT Unelec Indonesia (Unindo), dan PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC).
Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani memberikan sinyal akan memangkas subholding-subholding di badan usaha milik negara (BUMN) besar, seperti PT Pertamina (Persero) dan PLN.
Pemangkasan ini disebutkan Rosan merupakan perintah dari Presiden RI Prabowo Subianto sebagai upaya penyederhanaan perusahaan pelat merah Indonesia.
"Arahan beliau [Presiden] juga untuk pengurangan layer-layer terutama di perusahaan-perusahaan BUMN yang besar, Pertamina, PLN dan yang lain-lainnya," ujar Rosan kepada awak media di Istana Negara, Kamis (6/8/2026).
Dia pun menjelaskan alasan perampingan subholding yang ada di Pertamina hingga PLN. Di antaranya, keputusan bisa diambil dengan cepat, produktivitas naik, dan efisiensi perusahaan terjaga.
"[Pengurangan subholding dilakukan] agar pengambilan keputusan juga menjadi lebih cepat, produktivitas juga mulai meningkat, efisiensi juga lebih terjaga dan juga ya tentunya di BUMN-BUMN lainnya," ungkapnya.
(azr/wdh)
