Dalam sejumlah kasus, identitas penyelenggara maupun waktu pelaksanaan aksi juga diubah untuk menarik perhatian pengguna media sosial.
Komdigi juga menemukan penyebaran video bentrokan dari peristiwa yang terjadi pada waktu berbeda, kemudian diberi narasi baru seakan berkaitan dengan aksi demonstrasi menjelang HUT RI tahun ini.
Tak hanya itu, informasi mengenai rekayasa lalu lintas dan penutupan jalan tanpa dasar pengumuman resmi juga disebut mulai beredar di berbagai platform digital.
Meutya meminta masyarakat tidak langsung mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang bersumber dari akun anonim atau unggahan yang tidak memiliki rujukan jelas. Ia mendorong masyarakat melakukan verifikasi melalui kanal resmi pemerintah maupun layanan pemeriksa fakta sebelum membagikan informasi.
Perkuat Verifikasi Informasi
Di sisi lain, media massa juga diminta memperkuat proses verifikasi agar tidak ikut memperluas penyebaran informasi yang belum terkonfirmasi.
Fenomena penggunaan ulang video lama atau recycled content bukan kali pertama terjadi menjelang peristiwa nasional maupun aksi demonstrasi. Modus tersebut kerap dipadukan dengan narasi baru sehingga menciptakan kesan seolah peristiwa sedang berlangsung dan memicu reaksi publik di media sosial.
Komdigi menilai kolaborasi antara pemerintah, platform digital, media, dan masyarakat menjadi kunci untuk menekan penyebaran disinformasi, terutama pada momentum yang berpotensi memicu tingginya lalu lintas informasi di ruang digital.
(fik/wep)
