Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai pemerintah Indonesia sebaiknya melakukan efisiensi dan realokasi belanja negara berbasis kualitas daripada melonggarkan batas defisit anggaran di atas 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

“Ruang untuk kebijakan fiskal kontra-siklikal di bawah batas 3% masih memadai apabila pemerintah memprioritaskan belanja pada program-program dengan efek pengganda (multiplier effect) yang tinggi, sembari mengevaluasi program yang kurang produktif,” ujar Yusuf saat dihubungi Minggu (20/9/2026). 

Yusuf memperingatkan bahwa pelonggaran batas defisit di tengah ketidakpastian kondisi global berisiko memicu kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN), menekan nilai tukar rupiah, serta mendorong arus modal keluar (capital outflow). 

Dampaknya, ruang fiskal tambahan yang ingin diperoleh pemerintah justru berpotensi habis hanya untuk membayar beban bunga utang yang semakin mahal.

Lebih lanjut, Yusuf menyoroti besarnya tekanan terhadap defisit APBN yang salah satunya bersumber dari pembiayaan program-program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Pemerintah merencanakan pagu anggaran MBG untuk tahun 2027 mencapai Rp240,2 triliun. Meskipun angka tersebut menurun dibandingkan dengan pagu awal tahun 2026 yang sebesar Rp335 triliun, alokasi ini tetap menjadi salah satu belanja terbesar.

Sementara itu, untuk program Kopdes, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp51 triliun dari total Dana Desa yang bernilai Rp77 triliun guna mendukung program tersebut melalui skema pembiayaan kredit Himbara.