Artinya, ekonomi Indonesia belum masuk fase kontraksi, tetapi mulai bergerak dari fase ekspansi yang sangat kuat pada awal tahun, ke arah pertumbuhan yang lebih moderat.

Apa penyebabnya? Mari kita mulai dari fakta yang tidak nyaman untuk bisa melihat perlambatan ini secara jernih.

Pertama, mesin pertumbuhan mulai kehilangan sebagian tenaganya.

• Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06%, tetapi melambat dari 5,52% pada kuartal sebelumnya.
• Konsumsi pemerintah juga, meski tetap tinggi di 15,97%, tapi lebih rendah dari lonjakan belanja kuartal pertama yang sebesar 21,81%.
• Memang, investasi menunjukkan perbaikan dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh 6,87%, naik dari 5,96% pada kuartal pertama.

Namun, jika melihat kontribusi terhadap pertumbuhan, konsumsi rumah tangga masih jadi penyumbang terbesar (2,67 poin persentase), disusul investasi (2,06 poin), dan konsumsi pemerintah (1,07 poin).

Artinya, konsumsi masyarakat masih jadi tulang punggung ekonomi dengan porsi sebesar 53,3% dari PDB Indonesia. Sayangnya kecepatan konsumsi mulai berkurang pada kuartal kedua ini.

Sehingga, ketika mesin terbesar ekonomi mulai kehilangan tenaga, kemampuan ekonom untuk tumbuh tinggi secara berkelanjutan juga ikut terbatas. Terlebih, pada kuartal kedua ini tak ada daya dorong musiman seperti yang terjadi pada kuartal pertama: Ramadan, dan Idul Fitri.

Kedua, adanya kebocoran pertumbuhan melalui impor. Ekspor hanya tumbuh 4,13%, sementara impor tumbuh 8,82%. Dengan begitu, permintaan domestik meningkat, tapi sebagian besar dipenuhi oleh barang impor. Akibatnya, manfaat pertumbuhan tak sepenuhnya dinikmati oleh industri dalam negeri.

Hal ini terlihat pada defisit neraca migas yang melebar hingga mencapai US$15,77 miliar, menggerus hampir seluruh surplus non-migas sebesar US$19,35 miliar. Akhirnya membuat surplus perdagangan nasional menyusut menjadi hanya US$3,58 miliar.

Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI) Faisal Rahman memperkirakan kinerja ekspor Indonesia masih akan melemah, sementara impor tetap meningkat seiring kuatnya permintaan domestik. Kondisi ini akan membuat kontribusi ekspor neto terhadap pertumbuhan PDB semakin menyempit. 

"Hambatan eksternal diperkirakan berasal dari perang dagang yang berkepanjangan, ketidakpastian geopolitik, serta pemulihan ekonomi China yang masih lemah," sebut Faisal dalam catatannya. 

Ketiga, industri manufaktur belum benar-benar pulih. Kontribusi sektor ini mencapai 18,5% terhadap PDB, tapi pertumbuhannya hanya 4,52%, lebih rendah dari kuartal sebelumnya, yang sebesar 5,04%.

Meski begitu, sektor konstruksi masih tumbuh 6,68%, perdagangan juga tumbuh 6,39%, serta listrik dan gas 10,81%. Sektor lainnya yang ikut ekspansif adalah akomodasi dan makanan-minuman. Dengan adanya ketimpangan antar sektor ini, terlihat bahwa transformasi ekonomi belum berlangsung secara menyeluruh.

Di samping itu, sektor manufaktur Indonesia belum sejalan dengan tren manufaktur dan peta industri global yang mulai mengarah ke sektor berbasis teknologi. Kondisi ini membuat posisi Indonesia belum masuk ke dalam rantai pasok nilai global, seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand.

Tak heran jika belanja pemerintah mengambil peran yang lebih besar demi menopang pertumbuhan pada kuartal kedua tahun ini. Belanja pemerintah jugalah  mendorong pertumbuhan di sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman yang melonjak 10,6%. Sebagai catatan, pada kuartal pertama, sektor ini juga tercatat tumbuh tinggi sebesar 13,14% secara tahunan.

Agar Pertumbuhan Merdu

Jika mengibaratkan capaian pertumbuhan sebagai simfoni atau alunan musik, agar merdu, maka tentu membutuhkan orkestrasi indikator markoekonomi: inflasi yang terkendali, kondisi fiskal yang sehat, serta stabilitas rupiah terjaga.

Hal ini tentu membutuhkan kerjasama antarlembaga otoritas yang memiliki wewenang untuk menjaga agar indikator-indikator tersebut tidak ‘bernada’ sumbang, alias tetap harmonis.

Faisal berpendapat, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) perlu menjaga keseimbangan yang cermat antara mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan stabilitas makroekonomi.

Jika tekanan eksternal yang berlanjut berpotensi memperlebar defisit kembar (twin deficits), baik melalui peningkatan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) maupun pelebaran defisit fiskal.

Kondisi tersebut dapat memicu kembali sentimen risk-off, mendorong arus keluar modal asing, serta memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.

"Risiko-risiko ini berpotensi membatasi kemampuan ekonomi Indonesia untuk mempertahankan momentum pertumbuhan yang lebih kuat ke depan," kata Faisal. 

Inflasi yang rendah dan terjaga bisa memberikan kepastian bagi rumah tangga dalam mengelola konsumsi sekaligus bagi para pelaku usaha dalam menyusun rencana investasi mereka. Sebab, ketika harga bergerak terlalu cepat dari kenaikan upah, daya beli masyarakat jadi tergerus.

Selain itu, kenaikan yang sempat terjadi pada harga energi, membuat biaya produksi meningkat dan membuat dunia usaha cenderung menunda ekspansi.

Di saat yang sama, kesehatan fiskal jadi instrumen penting untuk menjaga momentum pertumbuhan. Ruang fiskal yang memadai akan memungkinkan pemerintah membiaya pembangunan infrastruktur, memperkuat perlindungan sosial, hingga memberikan stimulus ketika ekonomi sedang menghadapi tekanan.

Tak kalah penting, stabilitas rupiah juga perli dijaga. Meskipun kurs bukan komponen yang dihitung langsung dalam PDB, tapi perannya menjalar hampir ke seluruh mesin pertumbuhan ekonomi.

Pelemahan rupiah yang terjadi sepanjang tahun ini ikut menggebuk pelaku usaha, dengan naiknya harga bahan baku dan barang modal impor yang masih dibutuhkan industri nasional. Alhasil, biaya produksi ikut naik.

Hal ini membuat dunia usaha dihadapkan pada pilihan sulit: menaikkan harga jual yang berpotensi menekan permintaan, atau menanggung kenaikan biaya dengan mengorbankan margin keuntungan. Akibatnya, dalam kondisi seperti itu, investasi baru cenderung tertahan, ekspansi pun melambat, dan penciptaan lapangan kerja ikut terdampak.

Lapangan Kerja

Bicara soal lapangan kerja, tentu ini menjadi salah satu indikator penting lantaran penopang ekonomi RI adalah konsumsi rumah tangga yang tentu saja mengandalkan pendapatan masyarakat. Tanpa pekerjaan yang layak, daya beli akan sulit meningkat, dan akhirnya mesin utama pertumbuhan ikut kehilangan tenaganya.

BPS juga mengabarkan data struktur ketenagakerjaan Indonesia pada hari yang sama dengan rilisnya data pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk usia kerja bertambah 689 ribu dibandingkan Februari 2026, menjadi 220,23 juta orang pada Mei 2026. Dari jumlah tersebut, angkatan kerja tercatat naik menjadi 155,41 juta orang, bertambah sekitar 497 ribu orang. 

Sayangnya, meski data ketenagakerjaan menunjukkan perbaikan dari sisi jumlah, tetapi belum cukup kuat dari sisi mutu pekerjaan. 

Dengan komposisi pekerja informal masih dominan sebesar 59,3% dibanding pekerja formal 40,7%, meski segmen pekerja ini tumbuh dari 40,58% pada Februari 2026. 

Lapangan usaha yang menyerap para tenaga kerja ini juga datang dari sektor-sektor tradisional, yang bisa dibilang memiliki nilai tambah rendah. 

Tiga sektor yang menjadi penyerap tenaga kerja terdiri dari pertanian sebesar 28,75%, perdagangan 17,8%, dan industri pengolahan 13,53%. Hampir 60% pekerja Indonesia masih terkonsentrasi di tiga sektor tersebut menggambarkan bahwa transformasi struktural ke arah pertumbuhan ekonomi berbasis jasa modern dan bernilai tambah tinggi terlihat masih berjalan lambat. 

Penambahan tenaga kerja terbesar terjadi pada akomodasi dan makan minum sekitar 195 ribu orang, transportasi dan penyimpanan 121 ribu orang, jasa lainnya 110 ribu orang, serta pertanian 106 ribu orang. Sebaliknya, perdagangan kehilangan sekitar 128 ribu pekerja dan industri hanya menambah sekitar 9 ribu pekerja.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk (BNLI) Josua Pardede menilai sektor seperti akomodasi, makanan, transportasi, dan jasa memang penting, tetapi sebagian pekerjaannya mudah masuk dan keluar, mempunyai skala usaha kecil, serta sangat dipengaruhi musim liburan dan konsumsi.

“Data [ketenagakerjaan] ini lebih menunjukkan kemampuan ekonomi menyediakan pekerjaan penyangga daripada keberhasilan menciptakan pekerjaan formal berproduktivitas dan berupah tinggi,” kata Josua kepada Bloomberg Technoz.

Dia menambahkan, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,65% juga perlu dibaca bersama indikator lain. Sekitar 33,20% penduduk bekerja masih termasuk pekerja tidak penuh, sedangkan tingkat setengah pengangguran mencapai 7,28%. Artinya, sebagian orang memang tercatat bekerja, tetapi jam kerjanya belum mencukupi dan masih mencari tambahan pekerjaan.

Josua berpendapat, tambahan 9 ribu pekerja manufaktur tegolong sangat kecil dibandingkan jumlah pekerja. industri yang mencapai 20 juta orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenaikan produksi belum diterjemahkan menjadi penambahan pekerja secara berarti.

Sehingga, menurutnya, industri padat karya seperti makanan dan minuman, tekstil, pakaian, alas kaki, furnitur, elektronik, komponen otomotif, farmasi, dan alat kesehatan perlu mendapatkan paket kebijakan khusus.

“Berupa kepastian energi, percepatan pengembalian pajak, pembiayaan modal kerja, perlindungan dari impor ilegal, serta kemudahan memeperoleh bahan baku yang belum tersedia di dalam negeri,” kata Josua.

Di samping, pendidikan juga harus disusun bersama perusahaan berdasarkan kebutuhan pekerjaan yang nyata, tak cuma di jenjang vokasi, tapi juga jenjang perguruan tinggi. Agar pendidikan tidak tercerabut dari realitas ekonomi dan kebutuan industri, demi menopang pertumbuhan ekonomi dan membawa Indonesia 'naik kelas'. 

(dsp/aji)