Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah dan aparat penegak hukum lebih cepat mendeteksi perkembangan modus kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Salah satunya, TPPO yang mengimingi pekerja migran Indonesia melakukan perjalanan wisata atau tur luar negeri ke Kamboja -- salah satu pusat kriminal scamming dan judi online.

"Harus ada strategi baru yang adaptif untuk mencegah berbagai modus TPPO yang terus berkembang. Strategi tersebut harus diterapkan secara komprehensif dari hulu hingga hilir, mulai dari pencegahan, deteksi dini, hingga penindakan," kata Anggota Komisi III DPR Abdullah dikutip dari laman DPR, Rabu (05/08/2026).

Menurut dia, pemerintah tidak lagi dapat mengandalkan pemeriksaan administratif semata untuk mencegah keberangkatan korban. Dia menilai diperlukan sistem yang mampu membaca pola kejahatan secara lebih komprehensif.

"Negara harus mulai membangun sistem yang mampu mendeteksi pola kejahatan, mengenali karakteristik perekrutan, pola komunikasi digital, rute perjalanan berlapis, serta hubungan antarperjalanan yang secara terpisah tampak normal, tetapi sesungguhnya merupakan bagian dari satu operasi perdagangan orang," kata anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah VI tersebut.

Selain itu, ia juga mendorong pemerintah menjadikan setiap pengungkapan kasus TPPO sebagai dasar penyusunan profil modus nasional yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum, Imigrasi, BP2MI, Bea Cukai, serta otoritas bandara dalam memperkuat langkah pencegahan.