Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap pengambilan keputusan di sektor keuangan.

Menanggapi hal itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kebijakan tersebut bisa dianggap sebagai pencampuran peran, dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Menurut dia, KSSK pada dasarnya merupakan forum regulator yang bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan, sedangkan Danantara adalah pengelola investasi yang memiliki kepentingan bisnis. 

“Ketika pelaku investasi ikut berada dalam forum yang membahas informasi paling sensitif mengenai kondisi sistem keuangan, potensi konflik kepentingan menjadi sulit dihindari,” kata Yusuf ketika dihubungi, Selasa (28/7/2026).

Menurutnya, informasi yang seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan stabilitas berisiko menimbulkan persoalan tata kelola ketika secara bersamaan diakses oleh pihak yang memiliki kepentingan investasi.